Di balik marahnya wali kota Padang,mal & hotel Lippo diberi izin

Awalnya megaproyek Lippo Group adalah pembangunan empat gedung terdiri dari rumah sakit, sekolah, mal dan hotel.

2014-02-19 12:29:02

Wali Kota Padang

Emosi Wali Kota Padang Fauzi Bahar tak terkendali ketika didemo soal penolakan investasi Lippo Group. Dalam persoalan ini, Fauzi sudah memberikan izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) khusus untuk proyek mal dan hotel.

Awalnya megaproyek Lippo Group adalah pembangunan empat gedung terdiri dari rumah sakit, sekolah, mal dan hotel. Namun izin Amdal hanya dikeluarkan untuk pembangunan mal dan hotel. Setelah itu Lippo Group dipersilakan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ternyata rencana pembangunan mengundang kontra. Massa dari Forum Masyarakat Minangkabau menggelar aksi menolak investasi Grup Lippo. Demo itu berlangsung Senin (17/2), ketika Fauzi sedang menyampaikan pidato perpisahan.

Politikus PAN itu menilai dengan adanya pembangunan akan banyak menampung tenaga kerja. Dengan begitu secara perlahan kesejahteraan warga Padang dapat membaik. Namun di balik niat itu, ada pihak yang menyerang dengan cara-cara kotor.

Secara tegas, mantan pasukan Katak Marinir Angkatan Laut itu menuding demo difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. "Terang-terangan demo saya ke sini ditampung di kantor gubernur, titik kumpul di sana di kantor gubernur, mobil lambang PKS," kata Fauzi dalam youtube.

Letkol (Purnawirawan) TNI itu juga berpesan agar warga dapat lebih jernih memilih pemimpin selanjutnya. "Saya sampaikan ada di handphone ibu-ibu, sampaikan ke sanak saudara kita semua, kalau PKS lagi anda ingin kacau negeri ini," ujarnya.

Irwan sudah angkat bicara soal tudingan mendalangi demo. Dia menegaskan tidak mungkin seorang gubernur melakukan hal tersebut.

"Tidak mungkin pemerintah atau gubernur ikut demo atau dalangi demo," kata Irwan kepada merdeka.com, Rabu (19/2).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pendemo dari Forum Masyarakat Minangkabau yang menolak investasi Lippo Group merupakan warga. Sedangkan pemerintah sendiri justru berharap daerahnya didatangi investor.

"Yang demo itu masyarakat bukan pemerintah. Pemerintah pun sangat ingin daerahnya didatangi oleh investor untuk kesejahteraan rakyatnya," kata mantan anggota DPR itu.

(mdk/did)