Demokrat: Soal kabut asap, Pemerintah tak perlu malu terima bantuan

Presiden Jokowi diminta terima bantuan dari negara tetangga tangani kabut asap.

Kebakaran hutan dan lahan belum juga dapat diatasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akibatnya, kabut asap terus menyelimuti sejumlah wilayah tanah air termasuk negara tetangga.

Partai Demokrat mendesak agar pemerintah Jokowi segera melakukan koordinasi dengan petinggi negara tetangga untuk mengantisipasi meluasnya kabut asap.

"Karena ini dampaknya sudah sangat meluas, Malaysia, Singapura dan terakhir sudah sampai ke Thailand ini sangat buruk," ujar Juru Bicara Partai Demokrat, Imelda Sari dalam pesan singkat, Senin (5/10).

Imelda berharap, pemerintah dapat menggunakan forum ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster managemen (AHA) untuk mengoptimalkan penanganan bencana asap ini. Menurut dia, bencana asap tak bisa dihandle sendirian oleh pemerintah.

"Pemerintah tidak bisa lagi menangani bencana ini sendirian, harus koordinasi bisa menggunakan AHA di Asean. Indonesia harus membuka diri tidak perlu malu menerima bantuan dari negara tetangga," ujarnya.

Lebih lanjut, Imelda mengatakan, bencana kabut asap yang terjadi saat ini adalah yang terburuk sejak tahun 1997. Pasalnya, asap hasil dari kebakaran hutan di Indonesia terakhir kali sampai ke Thailand pada tahun 1997.

"Banyak sekali kerugian yang sudah diderita bukan cuman soal frekuensi penerbangan, tapi ganguan pernafasan dan distribusi bahan pokok juga sudah lama dirasakan warga di Sumatera," tandasnya.(mdk/rnd)