Demokrat: Sewa pengacara bukti SBY demokratis

"SBY mau gunakan kekuasaan tidak perlu lawyer pribadi. Gunakan saja polisi di bawah beliau, TNI di bawah beliau."

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) tak pernah gunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Padahal, SBY sebagai kepala negara punya kewenangan besar untuk mengintervensi penegak hukum.

"Kalau Pak SBY ingin gunakan kekuasan, Pak SBY kan Presiden RI, dipilih oleh rakyat sudah 9 tahun, kalau mau gunakan kekuasaan, kenapa bayar lawyer pribadi," kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/1).

Salah satu yang disomasi oleh SBY adalah mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli karena menyebut jabatan Boediono sebagai wakil presiden karena kesepakatan pencairan bailout Century Rp 6,7 triliun. Atas somasi ini, Rizal menyebut SBY tidak demokratis dan melanggar HAM.

"Pak SBY presiden dipilih rakyat terbanyak di dunia. Tidak benar kalau SBY mau gunakan kekuasaan tidak perlu lawyer pribadi. Gunakan saja polisi di bawah beliau, TNI di bawah beliau. Selama ini kebebasan demokrasi dijaga, proses pemberantasan korupsi tidak pandang bulu," kata Nurhayati.

Dia pun meminta agar Rizal bersikap bijak menanggapi somasi ini. Nurhayati menyarankan sebagai orang pintar, Rizal sebaiknya menggunakan proses hukum juga dalam menanggapi somasi.

"Pak Rizal Ramli bisa bersikap lebih wise, artinya kalau salah kemudian apalagi presiden lakukan somasi, sebagai orang uang pandai, intelektual, tempuh saja jalur hukum, tidak perlu mempolitisir," ungkap dia.(mdk/did)