Demokrat ogah tanggung jawab soal 'sandera' anggaran KPK dan Polri

2017-06-22 11:38:13

Pansus Angket KPK

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan partainya tak ingin ikut campur dengan usulan pembekuan anggaran KPK dan Polri jika tetap menolak menghadirkan Miryam S Haryani ke rapat Pansus. Alasannya, karena Demokrat tidak ikut dalam keanggotaan Pansus.

"Segala sesuatu keputusan yang ada di hak angket tersebut Partai Demokrat tidak ada di dalamnya dalam kata bahasa politik yang lain Partai Demokrat tak bertanggung jawab apa yang diambil keputusan dalam hak angket tersebut, apa saja," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/6).

Partai Demokrat, kata Agus, setuju dengan upaya pengawasan dan penguatan KPK namun tidak dengan mekanisme angket. Agus menuturkan, salah satu upaya penguatan yang seharusnya dilakukan adalah menambah jumlah penyidik KPK hingga 10 kali lipat sesuai janji Presiden Joko Widodo.

"Pak Jokowi dulu janji KPK akan dikuatkan. Penyelidiknya, penyidiknya akan dilipatgandakan 10 kali lipat, sekarang ini ada 100 kalau jadi 1000 kan hebat itu penyidiknya. Saya lebih setuju penyidiknya dikuatkan sampai 10 kali lipat akan kuat," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kementerian lembaga. Langkah itu bisa digunakan apabila KPK dan Polri tidak menjalankan amanat UU MD3 untuk menghadirkan Miryam ke rapat Pansus angket.

"Bukan (memotong). Kita tidak memotong anggaran apa pun. Pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK," kata Misbakhun.

Misbakhun mengkalim mayoritas anggota Pansus mengamini usulannya untuk menggunakan hak budgeter DPR dalam masalah ini. Konsekusensinya, KPK dan Polri tidak akan memiliki anggaran untuk tahun 2018.

"Bukan tidak cair, tapi 2018 mereka tidak punya postur anggaran," tegasnya.

Meski demikian, dia membantah usulan tersebut sebagai bentuk ancaman karena KPK dan Polri menolak mengikuti permintaan Pansus untuk menghadirkan Miryam. Apalagi, Polri dan KPK sama-sama saling membutuhkan DPR. Misbakhun menyebut pihaknya hanya menggunakan kewenangan DPR.

(mdk/msh)