Demokrat Nilai Pertumbuhan Ekonomi Tak Lebih Bagus dari Pemerintah Sebelumnya
Syarief mengatakan, seharusnya pada tujuh tahun pertama pemerintahan Jokowi Indonesia bisa mengkapitalisasi pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan membandingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan era sebelumnya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak lebih bagus dibanding pemerintahan sebelumnya.
"Kalau saya melihat sebelum Covid 5 tahun, hampir 7 tahun pertama pemerintahan Pak Jokowi biasa-biasa saja. Pertumbuhan ekonomi tidak bagus, malahan tidak lebih dari 5 persen. Berarti tidak ada advantage (keuntungan) dibandingkan pemerintahan sebelumnya," katanya dalam diskusi Menakar Kinerja Pemerintah & Kepuasan Publik, Sabtu (26/2).
Syarief mengatakan, seharusnya pada tujuh tahun pertama pemerintahan Jokowi Indonesia bisa mengkapitalisasi pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen. Tapi, kenyataannya tidak lebih dari itu.
"Target pertumbuhan ekonomi kita prediksi saya mudah-mudahan pada saat itu paling tidak sudah 6 persen sudah tercapai tapi yang terjadi hanya 5 persen," kata Wakil Ketua MPR ini.
Kemudian, lanjut Syarief, terjadilah pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi sangat dalam. Sekarang pemulihannya setengah mati dan naiknya tidak lebih dari 4,5 persen.
"Artinya bahwa memang pemerintahan ini sangat kesulitan sekali menangani permasalahan ekonomi," ujarnya
Syarief lalu membedah kondisi APBN negara yang sudah sangat berbahaya. Utang pemerintah dan swasta sudah mencapai 41 persen atau hampir kurang lebih Rp7000 triliun. Artinya, kewajiban untuk membayar utang luar biasa berat.
"Sekarang terus terang APBN kita tidak sehat, tax rasio juga demikian, sementara yang kita andalkan adalah pajak dari rakyat, sementara kita lihat pendapatan di nasional semakin menurun, ekspor kita juga semakin menurun, terakhir agak lumayan karena ditunjang komoditas-komoditas tertentu," ujarnya.
Menurutnya, saat ekonomi negara belum pulih rakyat sudah banyak dibebani. Belum lagi naiknya harga bahan pokok yang tidak diantisipasi pemerintah.
"Pemerintah sudah melakukan operasi pasar tapi tidak berhasil, belum selesai masalah minyak goreng muncul lagi masalah kedelai, kedelai belum selesai muncul masalah daging," ujarnya.
Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin. Hasilnya, kepuasan publik mencapai 73,9 persen atau meningkat dari 66,4 persen pada Oktober 2021.
Responden yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi menurun dari 33,6 persen pada Oktober 2021 menjadi 26,1 persen pada Januari 2022.
Capaian angka tersebut bahkan tertinggi dibandingkan survei-survei serupa sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Peningkatan kepuasan publik yang meningkat pada empat bidang yakni kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, penegakan hukum dan perekonomian.
Pada bidang Kesejahteraan sosial, publik yang merasa puas berada di angka 76,4 persen. Angka kesejahteraan sosial meningkat 9,7 persen dibandingkan bulan Oktober 2021.
Kemudian, politik dan keamanan naik 6,8 persen dari bulan Oktober menjadi 77,6 persen di bulan Januari 2022. Di bidang penegakan hukum juga mengalami kenaikan 5,3 persen menjadi 69 persen. Pada bidang perekonomian naik 6,1 persen menjadi 60,4 persen.
Litbang Kompas juga mencatat tingkat kepuasan publik berdasarkan pemilih Jokowi dan bukan pemilih Jokowi pada Pemilu 2019 lalu.
Di kalangan pemilih Jokowi, kepuasan naik dari 85,4 persen di bulan Oktober menjadi 87 persen di bulan Januari 2022.
Sementara, bukan pemilih Jokowi yang menyatakan puas juga mengalami kenaikan dari 47,9 menjadi 54,3 persen pada awal tahun 2022.
(mdk/ray)