LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Demokrat Nilai Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Corona Banyak Tidak kompeten

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang tidak kompeten dan konsisten. Sehingga seharusnya kasus Covid-19 bisa melandai.

2021-08-14 17:38:34
Partai Demokrat
Advertisement

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang tidak kompeten dan konsisten. Sehingga seharusnya kasus Covid-19 bisa melandai.

"Kalau kita melihat pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid ini secara terus terang sedikit agak terlambat, saya katakan banyak kebijakan pemerintah yang tidak kompeten," ujar Syarief dalam diskusi daring, Sabtu (14/8).

"Akibatnya seharusnya kita sudah mengalami penurunan dan pelandaian dan juga kita akan tentunya lebih baik, tapi kita tahu pasti begitu banyak kendala yang kita lakukan. Kita tahu pemerintah dalam posisi dilematis, apakah diutamakan kesehatan untuk rakyat atau ekonomi lebih awal," ujar Wakil Ketua MPR ini.

Advertisement

Syarief mengatakan, pemerintah lebih mengutamakan ekonomi sehingga tidak terjadi kebijakan yang memutus rantai penyebaran Covid-19.

Sedangkan setelah satu tahun berlalu pemerintah baru menyadari kebijakan yang mengarah kepada kesehatan untuk menyelamatkan masyarakat lebih diperlukan.

"Inilah yang menyebabkan kita agak sedikit telat melakukan kebijakan lockdown sekalipun kita lockdown beberapa saat ini masih berlangsung," ujarnya.

Advertisement

Syarief menilai, kebijakan pemerintah juga tidak konsisten. Pemerintah memberikan ruang kepada stakeholder yang selain berkepentingan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan alasan untuk melanjutkan proyek strategis pemerintah.

"Seperti contoh pada sabtu kemarin 7 Agustus, masih terdapat tenaga kerja dari China masuk ke Indonesia di sela-sela kita masih melakukan PPKM Darurat. Ini salah satu contoh kebijakan kontroversial yang seharusnya tidak terjadi, namun kalau ditelusuri tentunya akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat," katanya.

Baca juga:
Survei Polmatrix: Demokrat Masuk Tiga Besar, Elektabilitas PSI Naik
Gugatan Kubu AHY Terkait Pelaksanaan KLB Demokrat Ditolak PN Jakpus
Demokrat Tak Tertarik Kerek Elektabilitas Lewat Baliho saat Pandemi
Gugatan AHY Terhadap Penggerak KLB Ditolak, Kubu Moeldoko Sebut Kunci Menang di PTUN
PN Jakpus Tak Terima Gugatan DPP Demokrat Terhadap 12 Orang Penggerak KLB

(mdk/cob)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.