Demokrat minta Bawaslu periksa iklan Jokowi sebelum film diputar di bioskop

Demokrat minta Bawaslu periksa iklan Jokowi sebelum film diputar di bioskop. Menurutnya sebagai peserta Pemilu, Jokowi ataupun partai koalisinya harus mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk aturan mengenai aturan kampanye.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan ikut mengomentari adanya iklan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum pemutaran film di bioskop. Dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk aktif memeriksa kemungkinan pelanggaran dari iklan tersebut mengingat Jokowi adalah bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2019.

"Semua itu kan diawasi Bawaslu, kita minta tentu Bawaslu yang harus proaktif apakah ada pelanggaran (kampanye) atau tidak," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).

Menurutnya sebagai peserta Pemilu, Jokowi ataupun partai koalisinya harus mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk aturan mengenai aturan kampanye.

"Kita ini kan peserta pemilu, jadi kita yang harus ikuti aturan-aturan, yang melakukan penilaian, melanggar atau tidak ada Bawaslu, silakan Bawaslu menindaklanjuti kalau ditengarai ada pelanggaran," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon menyoroti penayangan iklan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bioskop. Alasannya itu menyebabkan masyarakat yang ingin menyaksikan film merasa terganggu.

Untuk diketahui, iklan di bioskop tersebut menampilkan pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani. Video lalu ditutup dengan kutipan dari Jokowi dan tagar MENUJUINDONESIAMAJU.

"Sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop," ditulis akun Instagram Fadli Zon, Rabu (12/9).