Demokrat: Anggaran blusukan Jokowi Rp 26,6 M harus dipotong

"Kalau anggaran hanya untuk blusukan, jalan-jalan, kiri kanan sampai sekian miliar saya kira perlu dicermati," kata Max.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis hasil temuannya bahwa anggaran untuk blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Partai Demokrat meminta agar anggaran tersebut segera dicermati dan dipotong.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, selain melakukan blusukan, Jokowi hingga kini belum melakukan perubahan apa-apa semenjak dikukuhkan menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Karena itu, kata dia, jika anggaran blusukan mencapai miliaran rupiah, harus segera dikoreksi.

Max mengatakan, blusukan Jokowi yang sering kali dilakukan hanya menghabiskan anggaran. Terlebih lagi, aksi blusukan itu dilakukan hanya sekedar show off belaka.

"Ya kalau kita cermati sampai saat ini sejak diangkat menjadi gubernur hal yang dilakukan hanya sebatas blusukan-blusukan itu saja, belum sesuatu perubahan, mungkin masih belum waktunya ya, tapi kalau anggaran hanya untuk blusukan, jalan-jalan, ke kiri ke kanan sampai sekian miliar saya kira perlu dicermati, untuk apa sampai anggaran keliling Jakarta segitu banyak itu pemborosan hanya untuk show off menghabiskan anggaran," jelas Max kepada merdeka.com, Minggu (21/7).

Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, DPRD DKI Jakarta harus memotong anggaran yang begitu besar hanya untuk sekedar blusukan.

"Iya dong (dipotong) masa anggaran sebesar itu hanya untuk blusukan. Saya kira DPRD DKI harus mencermati bahwa itu pemakaian anggaran yang tidak semestinya, kalau data yang diberikan FITRA itu betul loh ya. biarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang mengklarifikasi," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, FITRA memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah tersebut, ternyata lebih mahal dibanding dengan gubernur terdahulu, Fauzi Bowo (Foke) dan Prijanto.

"Kalau Foke Rp 17,6 miliar pertahunnya," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Sabtu (20/7).

Menurutnya anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam Belanja Penunjang Operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.(mdk/ren)