'Dari mana datangnya anggapan biaya pilkada mahal?'

"Kalau APBD DKI Jakarta sebesar Rp 72 triliun, maka proporsi biaya pilkada hanyalah 0,0007 persen."

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi mempertanyakan anggapan biaya pilkada mahal yang digunakan para elite politik untuk mendorong kembali pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Menurut dia, pilkada mahal itu sebenarnya problem elite.

Dodi menjelaskan, biaya penyelenggaraan sebuah pilkada rata-rata sekitar Rp 25 sampai 50 miliar. "Kalau APBD DKI Jakarta sebesar Rp 72 triliun, maka proporsi biaya pilkada hanyalah 0,0007 persen," ujar Dodi lewat akun Facebook-nya, Kamis (11/9).

Dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) melanjutkan, untuk Gorontalo yang memiliki APBD terkecil pada level provinsi sebesar Rp 568 miliar (2010) akan membelanjakan APBD sebesar 0,04 persen untuk penyelenggaraan pilkada.

"Persentase ini menjadi jauh sangat kecil kalau kita menjumlahkan APBD selama lima tahun sementara pilkadanya hanya sekali dalam 5 tahun," ujar dia.

Kalau persentasenya sekecil itu, kata Dodi, "Dari mana datangnya anggapan bahwa biaya pilkada mahal?"

Dodi menduga, anggapan itu muncul karena para politisi itu mencampurkan antara biaya penyelenggaraan pilkada dengan pengeluaran kampanye masing-masing kandidat.

"Biaya kampanye mahal itu berpokok pada kecenderungan kandidat untuk membeli suara pemilih, menukarnya dengan kaos, kalender, sajadah dan mukena, perkakas dapur, dan tentu saja amplop," sindir dia.

Para elite tersebut, kata Dodi, sesungguhnya bisa membuat kesepakatan untuk tidak membeli suara agar pengeluaran mereka minimal. Mereka bisa berlomba untuk menawarkan program untuk menjaring pemilih.

"Tapi rupanya, di antara mereka tidak saling percaya. Meskipun telah membuat kesepakatan, tim siluman masing-masing melakukan serangan subuh, fajar, dan serangan lepas maghrib. Sebagian besar mereka minder dengan cara membangun dukungan melalui program itu, dan memilih jalan pintas membeli suara," kata dia.

Jadi, ujar Dodi, pilkada mahal itu sebenarnya problem elite. "Warga hanya memiliki kesempatan 5 tahun sekali untuk mengontrol para kepala daerah, dan kesempatan langka itu hendak dimatikan oleh para politisi Senayan," ujarnya.

"Ini mirip belaka dengan ingin membuang jerawat di muka sendiri tetapi yang dipencet adalah jerawat di kening orang lain," imbuhnya.(mdk/ren)