Dana operasional Rp 1,2 M cair, Panwaslu Solo tak lagi saweran

Sebelumnya, anggota Panwaslu memang terpaksa saweran untuk membiayai dana kegiatan pra pilkada.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo segera mencairkan dana operasional Panwaslu yang sempat molor akibat beberapa tahapan yang harus dilalui. Selain untuk operasional sejumlah kegiatan sebelum pilkada, dana sebesar Rp 1,2 miliar tersebut juga digunakan untuk membayar honor anggota yang sudah dua bulan tak menerima gaji.

Sebelumnya, anggota Panwaslu memang terpaksa saweran untuk membiayai dana kegiatan pra pilkada.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Suharto ketika dijumpai wartawan di Balai Kota (24/6) mengatakan pihaknya memang baru mengalokasikan anggaran Rp1,2 miliar di APBD. Sedangkan dana total kebutuhan Panwaslu sebesar Rp 2,6 miliar. "Masih kurang Rp 1,4 miliar, kami akan anggarkan pada APBD Perubahan (APBD-P) 2015," ujar Budy.

Ketua Panwaslu Kota Solo Sri Sumanta menambahkan dana saweran anggota yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan Panwaslu mencapai sekitar Rp70 juta. Pencairan dana operasional terganjal belum adanya kesepahaman antara Panwaslu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) soal teknis pencairan. Pihaknya berpegangan pada aturan Menteri Keuangan (Menkeu) bahwa dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tanpa mencantumkan nomor rekening. Sementara Pemkot tetap pada pendiriannya, NPHD harus mencantumkan nomor rekening.

"Perbedaan ini yang menyebabkan dana operasional Panwaslu terlambat dicairkan.
Besok akan kami kumpulkan anggota Panwaslu, Panwascam untuk menerima honor. Karena dua bulan kerja belum gajian,” pungkasnya.