Dalami kasus Sumber Waras, Komisi III DPR panggil eks pimpinan KPK

Pimpinan KPK era Taufiqurachman Ruki yang meminta BPK lakukan audit pembelian lahan Sumber Waras.

2016-04-21 17:21:11

Korupsi Sumber Waras

Dalami kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, DPR berencana memanggil mantan Pimpinan KPK Selasa Minggu Depan. Agenda tersebut dilakukan menyusul kunjungan Panitia kerja (Panja) DPR ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Selasa besok (26/4) panggil mantan-mantan pimpinan KPK dalam rangka menanyakan mengapa pada saat menjabat itu mereka melakukan audit investigasi RS Sumber Waras kepada BPK," kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, salah satu mantan pimpinan KPK yang akan dipanggil ialah Taufiequrachman Ruki. "Nanti kita akan panggil Ruki di komisi III untuk menyampaikan temuan-temuan dia dan dasar dia mengapa dia minta BPK melakukan audit investigasi (RS Sumber Waras)," tuturnya.

Alasan pemanggilan mantan pimpinan KPK tersebut lantaran keterangan dari BPK. Menurut lembaga auditor negara tersebut, BPK melakukan audit investigatif pada RS Sumber Waras atas permintaan mantan pimpinan KPK ketika masih menjabat. Hingga akhirnya BPK menemukan kerugian negara dari audit investigasi sebesar Rp 173 miliar.

"Jadi sebetulnya pelanggaran-pelanggaran sangat jelas terpampang di laporan hasil audit BPK itu. Nah mereka (BPK) bilang atas dasar perintah atau permintaan dari KPK waktu zaman Ruki karena KPK ketika itu melihat ada indikasi penyimpangan transaksi jual beli di Sumber Waras, ada indikasi mark up. Kalau demikian, maka BPK bekerja secara legal dan hasilnya itulah ada penyimpangan dan tidak terbantahkan," ujarnya.

Dia pun menegaskan, salah satu penyimpangannya adalah adanya mark up pembelian RS Sumber Waras. Selain memanggil mantan pemimpin KPK, Komisi III juga akan memanggil pimpinan KPK yang baru.

"Setelah memanggil mantan-mantan Ketua KPK, baru kita ketemu dengan KPK. Nah nanti kita tanyakan kenapa KPK tidak segera menindaklanjuti hasil temuan BPK atas permintaan KPK sendiri," pungkasnya.

(mdk/rnd)