Daftar cagub lewat PDIP, Sekda Jabar mengaku tak pernah diminta mahar

Politik transaksional tengah disorot gara-gara ucapan Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi yang diminta Rp 10 miliar agar SK pencalonan sebagai gubernur Jabar keluar. Sekretaris Daerah (Sekda)Jawa Barat Iwa Karniwa berbagi pengalaman terkait mahar politik.

‎Politik transaksional tengah disorot gara-gara ucapan Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi yang diminta Rp 10 miliar agar SK pencalonan sebagai gubernur Jabar keluar. Sekretaris Daerah (Sekda)Jawa Barat Iwa Karniwa berbagi pengalaman terkait mahar politik.

Iwa yang mendaftar penjaringan calon gubernur di DPP PDIP pada 7 Juli 2017 lalu, mengaku sama sekali tidak menggunakan atau diminta mahar politik agar dirinya diterima mendaftar.

"Sampai saat ini di dalam proses Pilkada, saya merasakan betul tidak ada yang namanya mahar. Itu yang membuat saya bahagia dan mantap mendaftar ke PDIP," kata Iwa di Bandung, Jumat (29/9).

Iwa mengaku kondisi ini sudah sesuai harapan dirinya. Meski belum pasti akan pengusungannya Iwa menyebut bahwa PDIP pun memastikan proses pendaftaran hingga fit and profer test pun tidak membebani pihaknya dengan biaya apapun.

"Alhamdulillah ini bukan basa basi sama sekali, uang pendaftaran pun tidak ada atau semacam jaminan yang diminta oleh PDIP baik level DPD maupun DPP," jelasnya.

Menyoal politik transaksional yang dialami Dedi Mulyadi, menurutnya upaya seperti itu dalam hajatan politik bisa terjadi. Namun kasus yang terjadi pada Dedi tidak dialami pihaknya.

"Sama sekali tidak ada yang meminta (mahar). Kalau misal ada yang SMS saya, karena latar belakang saya auditor maka bakal lakukan konfirmasi pada yang berwenang di level DPP dan DPD. Tapi dipastikan kejadian itu tidak pernah saya alami," paparnya.(mdk/bal)