Cerita Ruhut larang istri ikut ibu-ibu DPR libur ke Jepang

Ruhut sependapat dengan pernyataan Ketua DPR Ade Komarudin yang menyebut ibu-ibu DPR genit.

2016-04-06 17:24:15

Fasilitas pelesiran DPR

Pelesiran istri-istri anggota DPR ke Jepang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Terlebih setelah foto mereka beredar di berbagai media sosial dan media massa.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul punya cerita terkait pelesiran istri anggota DPR. Dia mengaku melarang istrinya ikut ibu-ibu lainnya liburan ke Jepang.

"Istri saya harusnya ikut tapi saya bilang kau kan tahu gimana laki kau di DPR. Jadi enggak usah," ujar Ruhut saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4).

Dia sependapat dengan pernyataan yang dilontarkan Ketua DPR Ade Komarudin yang menyebut ibu-ibu Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR genit saat berlibur ke Jepang. "Dalam hal ini, komentar Ade Komarudin benar," tegasnya.

Menurut Ruhut, istri anggota DPR seharusnya mengerti bahwa masyarakat Indonesia semakin kritis dalam menghadapi persoalan bangsa. "Harusnya ngerti lah, masyarakat terus begini. Harusnya istri-istri hati-hatilah," ucapnya.

Sebelumnya istri Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Katharine Grace geram dianggap oleh Ketua DPR Ade Komarudin berperilaku genit. Hal tersebut lantaran mereka berpenampilan modis berfoto bersama dengan membawa spanduk Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR.

"Pemakaian spanduk semata-mata untuk menjadi penanda dan kenang-kenangan untuk peserta wisata Jepang, dengan menggunakan baju tenun dan dalam pose yang masih dalam batas kewajaran, tidak dalam konteks kegenit-genitan," kata Wakil Ketua PIA DPR tersebut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/4).

Grace mengakui bahwa tujuan wisata ke Jepang merupakan liburan semata. Dia sebagai koordinator perjalanan tersebut. "Untuk menambah keakraban, kekompakan dan kebersamaan Ibu-Ibu PIA DPR RI yang anggotanya berasal dari 10 fraksi di DPR RI," ujarnya.

Selain itu menurut Grace, wisata ke Tokyo, Jepang tersebut menggunakan biaya sendiri. Tidak ada keterlibatan uang negara. "Menggunakan bantuan travel untuk menekan biaya dan selama pelaksanaannya tidak mendapat bantuan atau fasilitas apapun dari KBRI di Jepang," tuturnya.

Laporan: Firdamsyah Ramadhan

(mdk/noe)