Cegah DPT bermasalah, PDIP akan lakukan pembelaan hak konstitusi

2017-02-21 20:00:00

PDIP

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP tengah berjuang untuk memastikan hak konstitusional warga dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilu. Menurut Hasto, ini adalah bagian dari pematangan demokrasi Indonesia.

Terkait daftar pemilih tetap (DPT), PDIP melihat dari 22 persen, 10 persen adalah murni karena golput dan sisanya adalah terkait permasalahan teknis. Hak konstitusional warga tidak boleh diambil hanya dengan alasan teknis.

"Terkait DPT kita melihat dari 22 persen, 10 persen golput sisanya aspek teknis. Hak konstitusional tidak boleh diambil dengan masalah teknis administrasi," kata Hasto dalam konferensi pers rapat konsolidasi dengan DPD PDIP se-Indonesia di Kantor DPP PDI, Selasa, (21/02).

Hasto menegaskan, advokasi yang dilakukan PDIP dalam rangka upaya pencegahan agar hal teknis seperti DPT tidak terulang lagi. PDIP akan memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil.

"Kita lakukan advokasi, agar jangan sampai adalagi masalah tersebut. Harus dipastikan agar berlangsung secara jurdil," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggelar rapat konsolidasi dengan seluruh Dewan pengurus Daerah (DPD) di markas pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (21/2). Agenda pembahasannya, evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar 15 Februari 2017.

Di hadapan pengurus DPD, Mega menyayangkan masih banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak saat pencoblosan. Mega menginstruksikan untuk protes ke Banwaslu terkait hal ini.

Dari posko pengaduan yang disiapkan PDIP, banyak warga yang mengaku lantaran tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mega meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu bertanggungjawab atas hal ini.

(mdk/msh)