Catatan Komisi X DPR buat panitia penyelenggara Asian Games 2018
Catatan Komisi X DPR buat panitia penyelenggara Asian Games 2018. Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya menegaskan, Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) atau panitia penyelenggara Asian Games 2018 untuk mengedepankan komitmen atas sukses administrasi yang akuntabel dan efisiensi.
Ketua Komisi X DPR RITeukuRiefky Harsya menegaskan, Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) atau panitia penyelenggara Asian Games 2018 untuk mengedepankan komitmen atas sukses administrasi yang akuntabel dan efisiensi terhadap pengajuan anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 yang mencapai Rp 5 triliun.
"Dua hal yang menjadi perhatian kita dalam fungsi pengawasan, tentu dari 4 prioritas, yakni di antaranya tiga hal sukses administrasi dan sukses prestasi dan penyelenggaraan," kata Riefky dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (13/7).
"Pada sukses administrasi yang perlu dibenahi adalah masalah akuntabilitas dan efisiensi anggaran, seberapa jauh anggaran itu benar dijalankan dengan akuntabilitas dan efisiensinya dan komitmen ini yang kami minta," tambahnya.
Politikus Demokrat ini pun sempat mempertanyakan, ikhwal adanya penambahan jumlah kepanitian INASGOC yang awalnya akan dirampingkan sebagai bentuk efisiensi anggaran.
"Nah, karena kawan-kawan (komisi X) khawatir komitmen itu, apa benar dilaksanakan. Dulu kepanitiaan INASGOC katanya akan dirampingan, justru sekarang malah naik dua kali lipat," ujar dia.
Tidak hanya itu, sambung Riefky, jangan kemudian menimbulkan permasalahan hukum seperti yang sempat terjadi pada awal sosialisasi Asian Games 2018 kemarin.
"Terus dulu di awal sosialiasi 2015 menyeret masalah hukum yang dulu dengan anggaran miliar dan sekarang triliun, jadi komitmennya Komisi Xmeminta INASGOC sebagai panitia pelaksanaan Asian Games atas akuntabilitas dan efisiensi," sebutnya.
Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka, yakni Sekretaris Jenderal KOI, Doddy Iswandi, Bendahara KOI Anjas Rivai dan Ikhwan Agus, penyedia jasa kegiatan tersebut. Mereka diduga terlibat dalam kegiatan road carvanal Asian Games 2018 yang berlangsung di kota Surabaya pada Desember 2015, yang tidak sesuai aturan.
Adapun kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 ini dilangsungkan di enam kota, yakni Surabaya, Makassar, Banten, Palembang, Medan, dan Balikpapan. Namun, polisi baru menyelidiki kasus yang terjadi di Surabaya.
Oleh sebab itu, Riefky mengatakan, komisi bidang olahraga DPR meminta agar pemerintah berkeadilan dalam menyukseskan prestasi jangan kemudian hanya terfokus pada kesiapan para atlet.
"Kitameminta agar pemerintah berkeadilan terhadap suksesnya prestasi, kita melihat dukungan dan perlengkapan atlet itu belum berkeadilan. Padahal, EO itu diberikan Perpres untuk mengambil diskresi, dan atlet tidak ada untuk itu."
"Gaji atlet, bonus dan tunjangan on time atau perlengkapan, ini saja persiapan untuk Sea Games belum banyak perlengkapan atlet yang disiapkan," pungkasnya.(mdk/rnd)