Cak Imin: Semua Kekuatan PKB Bergerak Ingin Saya Jadi Capres
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, Pilpres 2024 sangat berbeda dengan Pilpres 2019. Sebab, pada Pilpres 2024 mendatang, tak akan ada lagi calon petahana (incumbent) seperti Pilpres 2019 lalu.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, Pilpres 2024 sangat berbeda dengan Pilpres 2019. Sebab, pada Pilpres 2024 mendatang, tak akan ada lagi calon petahana (incumbent) seperti Pilpres 2019 lalu.
Dia mengatakan, pada Pilpres 2024 mendatang, semua calon yang maju memiliki peluang yang sama untuk menang. Ia pun mengaku siap maju capres karena banyak pihak yang mendorongnya untuk maju.
”Kalau teman-teman saya, inginnya saya sebagai capres. Sekarang semua (kekuatan PKB) bergerak untuk capres, tapi soal ke depan bagaimana, ya itu pasti ada proses. Saya ini menjalankan perintah partai saja,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Meski begitu, PKB tidak bisa mengusung calon sendiri karena terbentur aturan syarat minimal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) 20 persen.
Satu-satunya langkah politik yang bisa dilakukan adalah dengan membangun koalisi bersama partai lain hingga memenuhi syarat minimal PT 20 persen. PKB terus melakukan penjajakan dengan berbagai partai lain untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres.
"Pertemuan kita dengan partai-partai hampir setiap saat di DPR, sudah memungkinkan untuk terus menjajaki,” katanya.
Koalisi Jelang Hari H
Kendati begitu, untuk sampai mengerucut pada koalisi pencalonan saat ini masih terlalu dini. ”Masih terlalu dini, mungkin akan mengerucut menjelang hari H atau satu bulan sebelum pendaftaran,” ucapnya.
Dengan adanya syarat minimal PT 20 persen, dia menduga Pilpres 2024 akan diikuti tiga pasangan calon. Cak Imin juga menyinggung waktu pelaksanaan Pemilu 2024 yang hingga saat ini belum diputuskan. Dia berharap Pemilu 2024 bisa digelar pada Bulan Februari.
”Kita hampir rata-rata di DPR semua menyepakati Februari, semoga bisa disepakati Februari sehingga tidak mengganggu Ramadan dan Idul Fitri. Jadi, semua sudah tuntas sebelum Ramadan dan Idul Fitri. Kita juga ingin ada waktu yang cukup, konsekuensinya memajukan pilkada,” kata Wakil Ketua DPR itu.
(mdk/rnd)