Cak Imin: Putusan MK legalkan dinasti politik bisa ganggu demokrasi

Cak Imin pun menilai putusan MK merugikan para kader yang ingin maju di Pilkada sehingga jadi banyak yang mundur.

2015-07-12 19:30:00

PKB

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan politik dinasti bagi calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah dengan petahana. Dia menilai MK selalu bikin keputusan dekat momentum politik, sehingga merugikan para kader yang ingin maju di Pilkada banyak yang mundur.

"Para kader partai jadi serba salah, ibaratnya meninggalkan yang belum jelas (ikut Pilkada) dan meninggalkan yang jelas (sebagai anggota Dewan). Ini jadi kacau, bisa mengganggu demokrasi kita," kata Muhaimin pada saat memberikan sambutan pada acara Pendidikan Politik Kebangsaan (Akpolbang) untuk bakal calon kepala daerah se-Indonesia, di Graha Gus Dur, Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh I Nomor 9 Jakarta Pusat, Minggu (12/7).

Di sisi lain, Muhaimin mengatakan, ada dua jenis asal usul partai di Indonesia. Pertama partai yang didirikan atas ambisi kepentingan penggagasnya (pendiri) dan ada partai yang murni lahir dari organisasi yang mengakar, salah satunya PKB yang lahir dari rahim NU.

"Ada partai memang dilahirkan untuk kepentigan pendirinya, tapi PKB lahir murni dari rahim NU untuk bangsa. Akibat besarnya demokrasi menjadikan Indonesia di kuasai oleh pemegang kekuasaan," imbuhnya.

Menurut Muhaimin, sulitnya masa transisi mengakibatkan miskosolidasi dan miskomunikasi antar partai sehingga pembangunan tidak berjalan. "Akibat kekuasaan terbagi-bagi, bikin tol aja enggak bisa, bikin gedung aja enggak jadi, akibatnya madek," paparnya.

"Kebersamaan politik sesungguhnya, bukan kebersamaan yang semu," sambung Muhaimin.

(mdk/gil)