Cak Imin: Parpol Pendukung Dominan, Pemerintah Mau Bikin Apa Saja Bisa

Cak Imin mencontohkan ketika pemerintah dan DPR menggolkan UU Omnibus Law. Dalam waktu singkat Omnibus Law bisa menjadi undang-undang berkat dukungan kuat partai politik.

2021-08-19 11:57:13

Muhaimin Iskandar

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah ingin membuat kebijakan apa pun bisa. Berkat dukungan kuat dari partai politik di parlemen yang hari ini didominasi pendukung pemerintah.

Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini awalnya bilang, untuk mengatasi pandemi Covid-19 perlu dukungan dan keterlibatan semua pihak. Sebab adanya keterbatasan anggaran.

"Strateginya adalah agar kekuatan masyarakat, kekuatan sosial kekuatan budaya kekuatan agama benar-benar menjadi penopang dan pendorong target-target itu. Ini tidak ada pilihan ini dibutuhkan kemampuan untuk melibatkan secara efektif seluruh komponen bangsa," katanya dalam pidato kebangsaan yang digelar CSIS Indonesia secara virtual, Kamis (19/8).

Maka itu, Cak Imin bersyukur dukungan yang kuat oleh partai politik di parlemen kepada pemerintahan. Hal ini memberi ruang pemerintah untuk bekerja secara efektif.

"Makanya kita bersyukur hari ini partai-partai politik bersatu, dominan di pemerintahan. Sekarang pemerintah ini mau bikin apa saja bisa karena seluruh partai politik parlemen memberi ruang luas seluas-luasnya kepada pemerintah untuk bekerja secara efektif," ujarnya.

"Tinggal bagaimana kepemimpinan dan leadership yang melibatkan ini benar-benar mengefektifkan," lanjutnya.

Cak Imin mencontohkan ketika pemerintah dan DPR menggolkan UU Omnibus Law. Dalam waktu singkat Omnibus Law bisa menjadi undang-undang berkat dukungan kuat partai politik.

"Apapun undang-undang hari ini bisa dilakukan sangat cepat," ucapnya.

"Ini bukti kebersamaan itu ada, partai politik solid bisa bersama pemerintah tinggal bagaimana kekuatan civil society, kekuatan masyarakat, kekuatan tokoh agama terlibat dalam pembangunan kita," jelas Cak Imin.

Menurutnya, hal ini merupakan contoh politik kesejahteraan yang inklusif. Semua pihak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.

"Inilah yang disebut politik kesejahteraan yang inklusif yang melibatkan, bukan yang ekstraktif atau eksklusif. Sebagai bangsa yang memiliki kemampuan untuk melibatkan semua pihak di dalam pelaksanaan pembangunan," pungkasnya.

(mdk/fik)