Belum mendesak, pengesahan revisi UU MD3 diminta NasDem ditunda

NasDem dorong pengesahan revisi UU MD3 ditunda. Ketua Fraksi NasDem Jhonny G Plate menilai, sekarang belum ada hal yang mendesak untuk mengesahkan revisi UU MD3.

2018-02-09 20:22:39

UU MD3

Ketua Fraksi NasDem Jhonny G Plate meminta sembilan fraksi DPR untuk menunda pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3). Sebab, kata dia, banyak hal yang harus dipertimbangkan salah satunya mengenai hak imunitas anggota parlemen.

"Pada prinsipnya kami mengajak pimpinan fraksi khususnya untuk melihat kembali revisi ini. Menunda pengesahannya," kata Jhonny Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).

Menurutnya, setiap anggota DPR memang punya hak imunitas. Namun, hak itu tidak boleh disalah gunakan.

"Tadi disinggung soal pasal hak imunitas. Memang dalam tugas-tugas parlemen dan fungsi-fungsi parlemen di dunia ini di banyak parlemen memang punya hak-hak imunitas. Tapi hak imunitas itu untuk melindungi anggota parlemen di dalam melaksanakan tugasnya," tambahnya.

Anggota Komisi XI ini menilai, sekarang belum ada hal yang mendesak untuk mengesahkan revisi UU MD3. Karena itu, ia menyarankan ada kajian komperhensif mengenai UU MD3 terlebih dahulu.

"Pada saat kisruh KIH dan KMP yang waktu itu ada alasannya agar situasi politik yang kondusif di DPR sehingga lembaga negara berjalan dengan baik. Tapi saat ini kan tidak ada urgensinya. Yang lain terkait bagaimana roadmap parlemen menuju parlemen yang modern," ucapnya.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sudah menyepakati RUU MD3. Salah satu yang mereka sepakati adalah penambahan satu kursi pimpinan DPR, tiga kursi di MPR dan satu kursi DPD.

(mdk/gil)