Belajar dari pengalaman, gandeng ulama jadi Cawapres tak jamin menang

Nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dikabarkan masuk menjadi salah satu bakal calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Ma'ruf dinilai bukan figur terbaik. Sebab, senior PBNU itu dinilai lebih dibutuhkan menjadi ulama panutan yang menjaga kerukunan NKRI dan keberagamannya.

2018-07-27 14:29:00

Kandidat Cawapres Jokowi

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyampaikan, Presiden Jokowi berhak memilih figur yang akan mendampinginya pada pilpres tahun depan, demikian juga Ma'ruf memiliki hak politik. Namun, kata Ujang, Indonesia memerlukan pemimpin yang lebih muda, berintegritas dan berpengalaman.

"Yang berintegritas dan yang terbaik. Kan masih banyak figur lain yang bisa dan mumpuni. Ma'ruf Amin itu levelnya menjadi ulama panutan yang menjaga kerukunan umat," kata Ujang, saat dihubungi wartawan, Jumat (27/7).

Ma'ruf yang saat ini berusia 75 tahun juga dinilai tidak menjamin memberi peningkatan elektoral untuk Jokowi. Pasalnya, Ma’ruf tidak berpengalaman di dunia politik dan pemerintahan, serta namanya tidak masuk dalam hasil survei cawapres sejumlah lembaga.

Ujang menyampaikan, sejarah mencatat bahwa mengusung ulama sebagai cawapres tidak jaminan mendongkrak elektabilitas, apalagi menang. Hal itu terjadi pada Pemilu 2004 saat pasangan Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi, dan Wiranto-Salahudin Wahid kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

"Jadi bisa saja cerita masa lalu ini kembali, tergantung tingkat kesukaan masyarakat," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut.

Memilih Ma'ruf menjadi cawapres juga dikhawatirkan membuka potensi terjadinya konflik. Alasannya, cawapres pasti akan mendapat serangan politik dari kubu lawan, dan serangan politik terhadap personal Ma'ruf bisa melebar jadi serangan terhadap ulama secara menyeluruh.

"Ketika dikritik orang maka pendukungnya protes," ujar Ujang.

(mdk/rnd)