Beda Jokowi dan JK soal reshuffle kabinet

Pertimbangan dan ukuran soal reshuffle kabinet antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata berbeda. Meski reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, JK tak sejalan bilamana target dijadikan patokan untuk bongkar pasang menteri.

2017-04-26 06:00:00

Reshuffle kabinet

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba bicara soal pencopotan menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target.

"Saya bekerja selalu memakai target, jadi pak menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan dan lain lain," katanya.

Jokowi menyampaikan ini saat memberi sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4) pekan kemarin.

Soal target Jokowi memberi contoh pada program pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan dengan program redistribusi aset, reforma agraria dan kemitraan. Program ini milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Pertimbangan dan ukuran soal reshuffle kabinet antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata berbeda. Meski reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, JK tak sejalan bilamana target dijadikan patokan untuk bongkar pasang menteri.

Menurut JK, pencopotan menteri tidak bisa berdasarkan pencapaian target. Jika hal itu yang dijadikan ukuran, kata JK, maka banyak menteri yang harus diganti.

"Dalam keadaan hari ini, kalau (hanya berdasarkan) target itu tidak banyak menteri yang bisa mencapai targetnya," kata Jusuf Kalla saat memberikan pernyataan pers di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (25/4).

JK mencontohkan kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di perpajakan. Menurut JK, Sri Mulyani tentu belum bisa mencapai target sesuai ketetapan pemerintah.

Tak hanya itu, dia juga menyinggung kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono yang belum mencapai target pembangunan jalan karena terkendala anggaran.

Kendati demikian, JK menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Negara untuk menggunakan hak prerogatifnya. Dia hanya menyarankan menggunakan target rasional untuk mencopot menteri Kabinet Kerja.

"Tentu target rasional pasti Presiden punya hak seperti itu. Tapi kalau hanya bicara target, banyak sekali orang tidak punya target karena kondisi hari ini seperti itu. Presiden tentu menginginkan, tapi tentu presiden juga berfikir sesuai dengan kondisi yang ada," ujarnya.

JK menambahkan, dirinya belum pernah mendapat informasi langsung dari Jokowi terkait rencana bongkar pasang Kabinet Kerja ini. Teranyar, Jokowi membantah adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Jokowi juga menampik isu yang beredar bahwa Ahok akan dijadikan menteri selepas kalah Pilgub DKI.

"Tidak ada. Hari ini tidak ada reshuffle. Minggu ini enggak ada. Bulan ini juga enggak ada," ujar Presiden menjawab pertanyaan wartawan setelah meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nusantara, Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Cipulus Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/4).

(mdk/msh)