Beda dengan versi parpol, KPU sebut dugaan data pemilih ganda hanya 790 ribu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membeberkan data pemilih ganda potensial hanya sebesar 790 ribu. Hal itu berbeda dengan pencermatan bersama partai politik. Partai meyakini data pemilih ganda berada di angka 1,2 juta orang.

2018-09-16 21:43:00

Pemilu 2019

"Dalam pantauan kami, semua melihat 1,2 juta, sebetulnya di internal kami lihat itu sudah sekitar 790 ribuan," kata Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

Arief menjelaskan, jika ditelisik lebih jauh, angka pemilih ganda 1,2 juga tidak ganda identik. Jika diverifikasi faktual, menurutnya, tak akan sampai di angka jutaan.

"Nah itu kan tidak semua ganda identik. Tetapi ganda yang sebetulnya potensi ganda. Artinya kalo kita verifikasi di lapangan belum tentu juga yang 1,2 juta ini ganda semua," imbuhnya.

Sementara, KPU telah menghapus 647.464 dari data pemilih tetap, berdasarkan 10 hari perbaikan pasca pleno pada 5 September lalu. KPU menetapkan 185.084.629 data pemilih tetap hasil perbaikan pertama.

Arief mengatakan untuk saat ini, data tersebut yang resmi dipegang. Namun tak menutup bakal berubah lagi setelah perbaikan selama 60 hari mendatang.

"Nanti kalo ada perbaikan ya bisa saja," ucapnya.

Arief juga menanggapi permintaan partai politik, khusus dari pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga yang menggulirkan isu ini. Mereka meminta agar pencermatan dilakukan bersama dan membuka data kependudukan sebagai alat verifikasi.

Menurut Arief, KPU tidak berwenang membuka empat angka nomor induk kependudukan (NIK). Hal itu diatur oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

"Tetapi data tidak kita tutup, tetapi untuk membuka identitas secara penuh, saya pikir biar dukcapil yang menganalisis dan memutuskan boleh apa ngga. Karena itu kan NIK mereka yang megang," pungkasnya.

(mdk/bal)