Bawaslu: Tujuh provinsi rawan saat Pilkada 2017, termasuk Jakarta

Tujuh provinsi itu adalah Papua Barat,Aceh, Banten, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, serta Gorontalo. Ini dijadikan sumber data rujukan dalam langkah antisipasi berbagai hal penghambat pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memaparkan indeks kerawanan dalam Pilkada serentak 2017. Ini dilakukan untuk memetakan, mengukur, meramalkan dan melakukan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah rawan dalam proses Pilkada.

"Sebagai sumber data rujukan dalam langkah antisipasi berbagai hal penghambat pemilu," ujar Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (30/1).

Berdasarkan data Bawaslu, tujuh provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2017, memiliki peringkat indeks kerawanan pemilu tertinggi. Tujuh provinsi itu adalah Papua Barat,Aceh, Banten, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, serta Gorontalo.

Peringkat kerawanan dihitung dari persentase perbandingan antara banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing provinsi yang dinilai memiliki potensi kerawanan, dengan total TPS di provinsi tersebut. Dimensi kerawanan yang disoroti yaitu dari aspek data pemilih, ketersediaan logistik, keterlibatan penyelenggara negara, politik uang dan prosedur.

Bawaslu mencontohkan Papua Barat menduduki peringkat pertama indeks kerawanan pemilu dilihat dari dimensi politik uang. Dari total 2.857 TPS di Papua Barat, sebanyak 2.048 diantaranya rawan terjadi politik uang.

Kerawanan politik uang di Papua Barat dapat berupa pemberian langsung kepada pemilih, atau suap kepada penyelenggara negara karena di wilayah tersebut memiliki tipologi pedesaan dan tertinggal.