Bawaslu gelar deklarasi tolak politik uang dan SARA di Pilkada 2018

"Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada."

2018-02-10 12:09:03

Pilkada Serentak

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Komitmen itu dinyatakan dalam Deklarasi yang disampaikan di Kuningan Raya Hotel.

"Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada," kata Ketua Bawaslu, Abhan di Kuningan Raya Hotel, jakarta Selatan, Sabtu, (10/2).

Dia mengatakan, politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Menurutnya, semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Oleh karena itu, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Sedangkan, politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," Imbuhnya.

Pilkada sebelumnya, kata dia, Bawaslu mencatat tujuh daerah yang rawan melakukan praktik politik uang. Dari ke tujuh daerah yang rawan tersebut di antaranya adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Adapun potensi penggunaan SARA, berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu terjadi di beberapa provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Terakhir, kata Abhan, Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada 2018. Untuk itu, Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di Tanah Air untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.

"Melalui deklarasi ini kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu Partai Politik,Kementerian Lembaga dan seluruh rakyat Indonesia secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih," tutupnya.

(mdk/idr)