Bamsoet Minta Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota Berupa TAP MPR
Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menyebut, apabila ibu kota baru negara hanya didasarkan undang-undang dan tidak masuk dalam GBHN, maka akan rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, dia mengungkapkan, rencana tersebut bisa dibatalkan oleh presiden periode selanjutnya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, untuk memperkuat legalitas ibu kota baru maka diperlukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) sebagai payung hukum.
"Yang bagus adalah memberikan baju hukum pemindahan itu dalam bentuk TAP MPR. Sehingga siapapun nanti yang menggantikan Pak Jokowi bisa dengan semena-mena mementahkan itu melalui Perppu atau langkah perubahan UU," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/12).
Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menyebut, apabila ibu kota baru negara hanya didasarkan undang-undang dan tidak masuk dalam GBHN, maka akan rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, dia mengungkapkan, rencana tersebut bisa dibatalkan oleh presiden periode selanjutnya.
"Saran saya untuk menjaga legacy ini tetap terawat baik harus diikat dengan merupakan bagian GBHN, yang harus diikuti oleh bangsa Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun akan datang. Pemindahan ibu kota ini mengikat seluruh bangsa Indonesia termasuk pengganti-penggantinya," jelasnya.
Politisi Golkar itu menyatakan dengan menjadikan TAP MPR payung hukumnya, maka akan menjaga warisan Presiden Jokowi yang penting seperti Ibukota baru.
"Sekarang bagaimana kita menguatkan dan menjaga legacy pak jokowi dalam hal pemindahan ibu kota," ucapnya.
"Yang penting adalah kekuatan UU dibuat saat ini, kemudian saat nanti pergantian pimpinan itu tidak ditorpedo atau dimentahkan sehingga pemindahan ibu kota itu gagal. Kita punya pengalaman rencana pemindahan ibu kota di Jonggol," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com