Bakumham DPP Golkar peringatkan inisiator GMPG Sirajudin

Badan Hukum DPP Golkar peringatkan inisiator GMPG Sirajudin. Robi menuding Sirajudin tidak taat asas kader Golkar yang harus selalu mentaati aturan. Robi mengatakan Siradjudin juga dikenal sebagai salah seorang inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG). Padahal, kata Robi, DPP Golkar tidak pernah mengakui GMPG.

2018-03-15 17:41:22

Partai Golkar

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar Robi Anugrah Marpaung menyesalkan perilaku Ketua Umum Barisan Muda Kosgoro 1957 Sirajudin Abdul Wahab yang menyudutkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Oleh karena itu, Golkar akan melakukan memanggil Sirajudin terkait sikapnya itu.

"Kita mengimbau kepada seluruh kader dan pengurus Partai Golkar seluruh Indonesia agar di tahun politik ini untuk sama-sama berjuang meningkatkan elektabilitas Partai Golkar, bukan malah memperkeruh suasana internal partai," kata Robi, Kamis (15/3).

Robi menuding Sirajudin tidak taat asas kader Golkar yang harus selalu mentaati aturan. Robi mengatakan Siradjudin juga dikenal sebagai salah seorang inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG). Padahal, kata Robi, DPP Golkar tidak pernah mengakui GMPG.

"Pertama Partai Golkar tidak memiliki badan khusus atau sayap partai yang bernama Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), sehingga menarik nama Partai Golkar dalam suatu perkumpulan tanpa izin dari Pimpinan Partai adalah perbuatan melawan hukum," beber Robi.

Kedua, lanjut Robi, pernyataan Sirajudin terkait pergantian Ketua Fraksi Golkar di DPR. Pernyataan Sirajudin, yang menolak penunjukan Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR lantaran diduga terlibat kasus e-KTP termasuk tindakan pidana pencemaran nama baik.

"(Orang) yang dimaksud saudara Sirajudin statusnya masih sebagai saksi dan tercatat sangat kooperatif dalam setiap penegakan hukum khususnya di KPK. Pergantian yang dilakukan terhadap pimpinan fraksi di DPR telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tambah Robi.

Menurutnya, seharusnya Sirajudin menggunakan saluran partai apabila ingin mengklarifikasi dan meminta penjelasan atas sesuatu hal kepada pimpinan partai. "Jadi tidak melalui media massa yang sangat berdampak tidak baik terhadap partai," tuturnya.

(mdk/eko)