Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo dinilai tak layak jadi ketua DPR

Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo dinilai tak layak jadi ketua DPR. Sejauh ini sejumlah nama legislator Golkar yang disebut berpeluang menjadi ketua DPR pengganti Setya Novanto antara lain Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, Ridwan Hisjam, Azis Syamsuddin hingga Bambang Soesatyo.

2018-01-02 20:05:00

Partai Golkar

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Agus Gumiwang merupakan figur yang paling cocok mengisi kursi Ketua DPR. Ray yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil membuat pernyataan soal kriteria sosok paling layak mengisi pucuk pimpinan wakil rakyat.

Sejauh ini sejumlah nama legislator Golkar yang disebut berpeluang menjadi ketua DPR pengganti Setya Novanto antara lain Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, Ridwan Hisjam, Azis Syamsuddin hingga Bambang Soesatyo.

"4-5 Kriteria itulah meskipun sudah ada 4 nama. Sebetulnya kalau soal nama-nama tergantung kriteria yang kita sebutkan itu, kalau sekarang ada 4 nama tinggal dicocokkan saja dengan kriteria tersebut. Apakah punya masalah hukum, apakah berpotensi punya masalah hukum, atau catatan yang paling aktual itu adalah apakah yg bersangkutan terlibat dalam mendukung hak angket KPK itu," kata Ray saat ditemui di D'hotel, Jl Sultan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (02/01).

"Kalau dari kriteria itu ya paling tidak, masuk ya Agus Gumiwang ya belum pernah didengar terlibat kasus hukum, dan yang paling penting bukan orang bagian dari hak angket KPK," tutur.

Sementara, sosok Azis Syamsuddin, Ray menilai sudah dianggap negatif oleh publik. Anggapan itu tak terlepas dari Setya Novanto yang terlibat korupsi e-KTP menunjuk Azis sebagai ketua DPR. Juga Bambang Soesatyo, kata dia, yang termasuk dalam pansus angket KPK.

"Kalau Azis itu kan sudah diusulkan kemarin oleh pak Setya Novanto ya, saya pikir kalau Golkar tetap mendorongnya ya salah ya. Ada dua catatan di situ, mekanisme peralihannya yang dianggap tidak tepat tapi figurnya sendiri yang dianggap negatif oleh publik. Kalau Bamsoet sendiri kan termasuk dalam hak angket KPK," tambahnya.

(mdk/rnd)