Anton Charliyan sebut Cagub manapun boleh 'catut' nama Jokowi

Cawagub Jabar nomor urut dua, Anton Charliyan menilai, pencatutan nama Joko Widodo dalam debat kandidat Pilgub Jabar di UI, Depok belum lama ini spontanitas. Namun, pasangan TB Hasanuddin dalam Pilgub Jabar ini meyakini hal itu tidak melanggar.

2018-05-21 00:32:00

pilgub jabar

Hal itu disampaikan usai memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan Turangga, Kota Bandung, Minggu (20/5).

Ia mengatakan, selama satu jam ia diberikan sekitar tiga pertanyaan oleh petugas Bawaslu. Semuanya pertanyaan berkaitan dengan aksinya saat segmen menampilkan kesenian. Lalu, di tengah penampilannya, Anton mengatakan 'Hidup Jokowi'.

"(Pertanyaan yang disampaikan Bawaslu) Itu tentang lagu tema lingkungan hidup, (di liriknya) ada Citarum lestari kadeudeuh ti (hadiah dari) kang Jokowi," katanya.

Ia menilai, penyebutan nama Joko Widodo adalah hak semua warga. Pasalnya, seorang presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Ditambah, pemerintah provinsi itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

"Ini Citarum lestari harus didukung setelah adanya keppres 15 tahun 2018. Siapaun boleh menyebut pak Jokowi. Ini juga sesuai dengan tema lagu, tema debat dan citarum," terangnya.

Ditanya terkait apakah akan berhati-hati dalam mencatut nama Jokowi, Anton pun menyatakan tidak khawatir.

"Bebas menyebutkannya yang penting bukan kampanye. Paslon manapun boleh," ucapnya.

Terkait kemungkinan pemberian sanksi, Anton menyerahkan semua keputusan kepada penyelenggara Pemilu. "Nanti mereka yang menilai," ucapnya.

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu, Yusuf Kurnia menyatakan bahwa oemanggilan kepada paslon gubernur nomor urut 2 untuk meminta klarifikasi terkait peristiwa debat kedua di depok.

"Performance paslon nomor dua menampilkan nyanyian menyangkut citarum. Di tengah tengah menyelipkan pernyataan hidup Jokowi. Kami harus klarifikasi apakah itu bentuk kampanye atau bukan, kenapa mengutip Jokowi," terangnya.

Meski begitu, ia belum bisa menyatakan bahwa hal ini masuk oelanggaran atau tidak. Alasannya, semua harus dilihat secara komprehensif, baik dalam aturan debat, maupun apa yang boleh dan dilarang, termasuk isu pilpres yang dibawa dalam debat.

(mdk/rnd)