Anies minta peresmian Masjid KH Hasyim Asyari tak dipolitisir

Anies minta peresmian Masjid KH Hasyim Asyari tak dipolitisir. Anies menambahkan, pemerintah harus jujur dan jangan melakukan manipulatif. Pemerintah harus memastikan demokrasi berjalan dengan baik.

2017-04-15 13:48:23

Anies Baswedan

Jadwal peresmian Masjid KH Hasyim Asyari di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, dimajukan hari ini setelah semula direncanakan pada Minggu (16/4) besok. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berharap dimajukannya jadwal peresmian Masjid KH Hasyim Asyari oleh Presiden Joko Widodo tak dikaitkan dengan politik.

"Yang penting pemerintah menjaga dan memastikan netralitas. Kami mintanya tiga hal satu adil jangan ada sikap-sikap yang menunjukkan keberpihakan. Keberpihakan karena itu ini adalah Pilkada yang memberi kesempatan pada warganya," kata Anies di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4).

Anies menambahkan, pemerintah harus jujur dan jangan melakukan manipulatif. Pemerintah harus memastikan demokrasi berjalan dengan baik.

"Jadi netral jujur jangan ada tawar-tawaran manipulasi. Yang ketiga pastikan bahwa demokratis," ujarnya.

Oleh karena itu, Anies mengimbau untuk menjaga netralitas baik dalam hal peresmian Masjid ataupun yang lainnya. Dia percaya bahwa peresmian Masjid KH Hasyim Asyari oleh Presiden Jokowi sudah dilakukan secara bijak.

"Mari kita jaga netralitas di peresmian masjid dan lain-lain tentu Pak Presiden. Saya percaya bahwa presiden akan bekerja sebagaimana mestinya kepala negara dan saya yakin presiden dan lain-lain itu sangat bijak," pungkasnya.

Seperti diketahui, Masjid KH Hasyim Asyari itu semula akan diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada hari Minggu (15/4). Tepatnya di hari pertama Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) resmi menjabat lagi sebagai gubernur DKI.

Namun jadwal itu berubah di saat yang sama dengan masa cuti kampanye Ahok- Djarot sudah berakhir. Keduanya per 16 April akan kembali aktif menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sehingga peresmian itu menuai polemik karena dianggap menguntungkan Ahok.

(mdk/gil)