Amir Syamsuddin: Ruhut menghadap SBY bilangnya dukung nomor lain

Dukung Jokowi adalah hak politik pribadi. Namun yang menjadi persoalan Demokrat ketika Ruhut membawa nama SBY.

2014-06-24 13:54:03

Jokowi-JK

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin turut angkat bicara terkait Ruhut Sitompul yang mendeklarasikan diri mendukung Jokowi - JK di Pilpres 2014. Ruhut mengklaim bila dirinya telah mendapatkan restu dan izin dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Amir membenarkan bila Ruhut bertemu dengan SBY hari Sabtu pekan lalu untuk mendeklarasikan diri. Tapi bukan deklarasi buat Jokowi - JK, melainkan untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

"Yang mungkin untuk diklarifikasi adanya dukungan dengan embel-embel telah mendapat restu. Nah itu saya kira perlu ada klarifikasi, karena sebagaimana SMS yang telah dikirim ketua umum kepada Bung Ruhut yang tembusannya juga diberikan kepada saya sebagai dewan kehormatan memang benar saudara Ruhut bertemu dengan ketua umum pada hari Sabtu," jelas Amir kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/6).

Lebih lanjut, Amir menegaskan, Dewan Kehormatan Partai Demokrat bakal segera memanggil Ruhut untuk dimintai keterangan. Sebab, Ruhut telah membawa-bawa nama Ketua Umum Partai Demokrat SBY dalam deklarasi dan dukungannya terhadap Jokowi - JK.

"Tetapi, dari SMS itu terbaca justru menginformasikan akan mendeklarasikan calon yang nomor yang lain. Nah itu tidak menjadi masalah, tetapi tentunya kemudian yang menjadi hal yang bisa dijadikan alasan dewan kehormatan untuk melakukan penelusuran, adalah mana kala embel-embel restu dari ketua umum," terang Amir.

Amir menambahkan, sejak awal dan sebagaimana dalam Rapimnas tanggal 15 Mei lalu, posisi Demokrat masih tetap netral. "Kecuali dalam waktu dekat ada perubahan," katanya.

Apa yang dilakukan Ruhut terkait deklarasi dan pilihan politiknya dalam pilpres, Amir tidak mempermasalahkan.

"Itu adalah hak politik setiap anggota Partai Demokrat untuk mendukung calon manapun yang dia inginkan, nah itulah hak politik dia, tentunya tidak bisa kita ganggu gugat," tutup Amir.

(mdk/bal)