Ajukan 2 Calon Wakil Wali Kota Bandung, PKS: Posisi Kang Yana Itu Mewakili Gerindra
Proses pengisian kursi Wakil Wali Kota Bandung pengganti almarhum Oded M Danial masih alot. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Jawa Barat Joko Ardi Ambawang menyebut, secara peluang semestinya posisi tersebut adalah jatah PKS.
Proses pengisian kursi Wakil Wali Kota Bandung pengganti almarhum Oded M Danial masih alot. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Jawa Barat Joko Ardi Ambawang menyebut, secara peluang semestinya posisi tersebut adalah jatah PKS.
Pasangan Oded Danial-Yana Mulyana di diusung pada Pilkada 2018 lalu oleh Gerindra-PKS. Kini Yana menjadi Plt Wali Kota Bandung setelah Oded wafat. Sedangkan, posisi Wakil Wali Kota Bandung masih kosong.
"Karena memang posisinya Kang Yana itu mewakili Gerindra, maka otomatis Wakil Wali Kota itu peluangnya ada untuk PKS," kata Joko kepada merdeka.com, Rabu (16/2).
PKS Usul Empat Nama
Awalnya PKS mengusulkan lima nama yaitu Ketua DPD PKS Kota Bandung Khairullah, Anggota DPRD Jabar sekaligus istri Oded Siti Muntaman, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu dan Anggota DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa.
Saat diajukan ke DPW hingga DPP PKS menjadi empat. Nama Haru Suandharu tidak disepakati oleh DPW untuk diusulkan jadi Wawali Bandung.
Kini dikabarkan nama yang mengerucut sudah menjadi dua untuk mengisi posisi itu. Yaitu Ketua DPD PKS Kota Bandung Khairullah dan Anggota DPRD Jabar sekaligus istri Oded Siti Muntaman. PKS menyerahkan ke Yana Mulyana untuk memilih di antara keduanya.
"Pertanyaannya sebelum kita pilih dua orang dari kitanya, belum tentu juga orang itu direspons oleh Kang Yana, jadi lebih baik 4 orang orang itu kita gunakan, tinggal Kang Yana dari 4 orang itu mengerucut ke 2 orang yang mana," kata dia.
"Tapi persoalannya memang minimal diajukan itu sebanyak dua orang, di mana Wali Kota definitif nantinya atau Kang Yana diberi kesempatan untuk memilih di antara dua," sambungnya.
Pengisi Kursi Wakil Wali Kota Bandung Pertengahan Maret
Sedangkan, lanjut Joko, deadline paling lambat terkait pengisi kekosongan wawali Bandung adalah pertengahan Maret 2022. Bila pertengahan Maret prosesnya belum selesai, maka otomatis secara perundang-undangan Wali Kota Bandung tidak memiliki Wakil Wali Kota.
Joko berharap, posisi orangnya nomor dua di bumi Pasundan diisi oleh kader PKS. Dia mengakui lika-liku kesepakatan politik memang tak mudah.
PKS, kata dia, sudah pasang badan agar kadernya mengisi posisi wawali Bandung. Semua tim di Jabar sudah terjun seperti tim akselerasi. Bahkan melibatkan anggota dewan di pusat untuk mengawal prosesnya di Kementerian Dalam Negeri.
"Nah sekarang kita usahakan memang ini di balik urusan administrasi, banyak urusan politiknya. Orang politik ini kan kadang hitung hitungannya sedikit berbeda dengan apa yang kita perkirakan," ujarnya.
Joko menganggap wajar bila dianggap persoalan ini seperti kekosongan kursi Wagub DKI Jakarta setelah Sandiaga Uno mundur dari DKI-2 karena menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Akhirnya Wagub DKI di isi kader Gerindra Ahmad Riza Patria.
"Kalau asumsi atau persepsi semua orang akan seperti itu, karena persepsi itu kan akan terbangun karena ada kejadian, pengalaman, kalau udah ada kejadian orang akan menilai yang sama, dan saya pikir kita gak boleh menghalangi orang berpikir seperti itu, sah-sah saja," kata dia.
Joko lalu merespons bila Wawali Bandung berujung tidak diisi kader PKS. Dia bilang bahwa berjuang di politik memang tak mudah.
"Kita menyikapinya kita berpartai, kita tidak boleh baperan tapi kita juga harus memahami bahwa ini lah kenyataan real, berjuang di parlemen dan berjuang di dunia politik itu tidak serta merta mengikuti arus yang paling gampang baik untuk kebijakan di antara kita," kata Joko.
(mdk/gil)