LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Airlangga Diminta Jamin Majelis Etik Tidak Monopoli Bursa Caketum Golkar

Menurutnya, motif Airlangga membentuk Majelis Etik itu untuk menindak kader-kader Golkar yang melanggar, seperti korupsi, perlu diapresiasi. Namun, dia mengkhawatirkan, ada agenda lain di balik Majelis Etik itu.

2019-08-12 23:20:42
Ketum Golkar Airlangga
Advertisement

Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, Airlangga Hartanto menggagas Majelis Etik. Langkah tersebut dinilai bisa membawa persepsi negatif dari masyarakat terhadap partai berlambang beringin itu.

Pengamat politik Silvanus Alvin mengatakan, adanya Majelis Etik menjelang Munas Golkar tentu membuat internal partai berpersepsi buruk. Untuk itu, Airlangga harus menjelaskan maksud adanya badan tersebut.

"Pembentukan majelis etik itu bernuansa politis sekali, karena memang dibentuk jelang pemilihan ketua umum Golkar periode mendatang. Majelis Etik itu memang dibentuk pada Mei 2019, tapi saat itu tidak ada gejolak politik apa-apa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa kegaduhan baru terjadi saat ini," katanya saat dihubungi, Senin (12/8).

Advertisement

Menurutnya, motif Airlangga membentuk Majelis Etik itu untuk menindak kader-kader Golkar yang melanggar, seperti korupsi, perlu diapresiasi. Namun, dia mengkhawatirkan, ada agenda lain di balik Majelis Etik itu.

"Seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar," ujarnya.

Akademisi dari Universitas Bunda Mulia ini menyarankan Airlangga mengumpulkan internal Golkar untuk duduk bersama untuk membahas khusus tentang keberadaan Majelis Etik tersebut. Dia menilai, pengkajian ulang Majelis Etik perlu dilakukan.

Advertisement

"Bila sudah sejalan dengan AD/ART, maka kegaduhan tidak terjadi. Kegaduhan muncul karena ada sebuah proses yang tidak sejalan dengan aturan partai," tutupnya.

Baca juga:
Airlangga Akui Kader Golkar di Kabinet Dicalonkan Lagi Jadi Menteri
Jokowi Beri 1 Kursi Untuk PPP, PDIP dan Golkar Berapa?
Setya Novanto Jadi Saksi Sidang Sofyan Basir
Soal Pidato Mega di Kongres PDIP, Akbar Tanjung Ingin Jokowi Dihormati
Ical Ingin Golkar Usung Capres Sendiri di Pilpres 2024
Soal Jadwal Munas, Aburizal Bakrie Serahkan ke DPP Golkar
3 TPS di Surabaya Gelar Hitung Surat Suara Ulang Besok

(mdk/fik)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.