Agung Laksono sebut dirinya pimpinan & pengendali Fraksi Golkar

Kubu Agung laksono berharap Aburizal Bakrie tidak melakukan kasasi ke MA.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menganulir vonis tingkat pertama putusan kisruh dualisme kepengurusan Partai Golkar. Keluarnya keputusan itu dijadikan dasar hukum bagi Agung Laksono untuk menyebut dirinya sebagai pimpinan Partai Golkar yang sah.

Atas dasar itu Agung berani mengklaim memiliki wewenang dan kuasa mengatur fraksi berlambang pohon beringin di DPR.

"SK Menkum HAM tetap eksis dan saya pimpinan Partai Golkar penuh termasuk mengendalikan Fraksi Golkar di DPR RI," ujar Agung saat ditemui dalam acara Open house di Istana Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).

Terkait rencana kubu Aburizal Bakrie yang berniat mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung, mantan menteri koordinator kesejahteraan rakyat (Menko Kesra) era SBY ini mengaku siap menghadapi kemungkinan jika kepengurusannya kembali dibatalkan.

Hanya saja Agung mengingatkan bahwa kubu Aburizal Bakrie terkait salah satu poin keputusan islah terbatas yang menjelaskan kedua belah pihak harus mengedepankan kepentingan partai.

"Kami bersiap hadapi kasasi, tapi sebetulnya kami tidak mengharapkan kubu Bali (Aburizal Bakrie) kasasi," ucapnya.

Sekadar diketahui, kasus ini berawal ketika terjadi dualisme kepengurusan Partai Golkar kubu Munas Bali dan Munas Ancol. Pemerintah mengesahkan kubu Agung Laksono lewat SK Menkum HAM tetapi kemudian digugat oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Gugatan kubu Ical soal SK Menkum HAM dikabulkan oleh PTUN Jakarta. Tetapi kini putusan PTUN tersebut dianulir oleh PTTUN.