Agung Laksono minta DPP Golkar beri Ical sanksi

2017-04-21 13:37:37

Partai Golkar

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menghadiri acara selebrasi kemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di rumah Jl Kertanegara, Jakarta Selatan. Kehadiran Ical mendapat sorotan lantaran Partai Golkar mendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang kalah di Pilgub DKI Jakarta.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendapat informasi dari Sekjen Golkar Idrus Marham akan memanggil Ical. Agung menyarankan pengurus DPP menjatuhkan sanksi kepada Ical berupa teguran atau surat peringatan.

"Ya kan sanksi enggak bisa dipecat, sanksi bisa teguran karena kalau enggak dilanjutkan berarti ada pilih kasih. Enggak boleh ada pilih kasih enggak boleh diskriminasi," kata Agung saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/4).

Menurut Agung, Ical seharusnya memberikan contoh kepada kader agar patuh terhadap keputusan partai mendukung Ahok-Djarot bukan membelot ke Anies-Sandiaga. Apalagi, saat Ical menjadi Ketua Umum Partai Golkar, dirinya sangat keras kepada kader yang tidak mengikuti keputusan partai.

"Apalagi Anda ini seorang tokoh yang memberi contoh karena di bawah ini melihat ada keputusan karena dulu Anda jadi pimpinan Anda keras," tegasnya.

Oleh karenanya, Agung mengimbau kepada pengurus DPP untuk bertindak tegas kepada siapa pun kader yang tidak menjalankan keputusan partai termasuk Ical. Tujuan dari dijatuhkannya sanksi untuk mensolidkan internal Golkar.

"Saya kira penggantinya dulu boleh menggunakan hal yang sama, disiplin partai penting, sama artinya menjalankan program partai dalam membangun penegakan disiplin. Tidak otomatis teguran, bisa dalam bentuk surat peringatan," imbuhnya.

Kepada Ical, mantan Ketua DPR ini mengingatkannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mengikuti setiap keputusan yang diambil DPP Partai Golkar.

"Ke depan please lah untuk tidak diulangi lagi. Mumpung kita memilih dengan ojektif dan demikian juga untuh memilih caleg. Tapi kalau sudah diputuskan orang hendaknya menjadi keputusan partai apalagi keputusaannya menjadi secara sah. Melalui prosedur harusnya dipatuhi karena saya melihat kemarin ada yang tidak patuh," tutupnya.

(mdk/dan)