Agung Laksono: Kepala daerah dipilih DPRD tak salahi UUD

"Cuma kan sekarang agak sedikit penolakan dari masyarakat. Kalau bisa langsung saya kira perlu penjelasan lebih jauh."

RUU Pilkada soal pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau melalui DPRD masih menjadi polemik di Panja. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono tidak melihat ada UU yang dilanggar jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

"Kalau kita sebetulnya kalau dikembalikan lagi ke DPRD tidak menyalahi UU, nah karena UUD membolehkan jelas, itu sifatnya demokratis, asalkan demokratis," kata Agung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9).

Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah, masyarakat justru menolak jika kepala daerah dipilih lewat DPRD. Karena itu, Agung minta agar partai politik memberikan penjelasan tentang aspirasi masyarakat tersebut.

"Cuma kan sekarang agak sedikit penolakan dari masyarakat. Kalau bisa langsung saya kira perlu penjelasan lebih jauh," tutur Menko Kesra ini.

Agung tak mau tegas menolak atau mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dia hanya ingin aspirasi masyarakat yang ingin pemilihan langsung ditampung dan dipertimbangkan lagi.

"Sebetulnya, itu keputusan DPP Golkar, saya berpendapat sebaiknya dengarkan juga pendapat publik dikaji apa yang dikhawatirkan karena yang melaksanakan masyarakat. Kalau perlu apakah perlu diubah apakah perlu penjelasan lebih jauh," pungkasnya.(mdk/did)