8 Ketum parpol sudah bertemu, tapi mentok soal ambang batas capres

8 Ketum parpol sudah bertemu, tapi mentok soal ambang batas capres. PAN terbuka dengan segala kompromi. Termasuk, kemungkinan PAN menyetujui usulan pemerintah soal presidential threshold di angka 20-25 persen. Sebelumnya, PAN ingin angka presidential threshold dihapuskan.

2017-06-20 17:21:11

RUU Pemilu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyarankan, pemerintah dan 10 fraksi partai melakukan lobi yang intensif merampungkan 5 isu krusial tersisa di RUU Pemilu. Meski demikian, dia menyebut isu yang masih belum menemukan titik temu di antara fraksi-fraksi tinggal presidential threshold.

"Ya teman-teman semua dong. Sama-sama 10 fraksi, bagusnya gimana," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).

PAN terbuka dengan segala kompromi. Termasuk, kemungkinan PAN menyetujui usulan pemerintah soal presidential threshold di angka 20-25 persen. Sebelumnya, PAN ingin angka presidential threshold dihapuskan.

"Namanya kompromi itu kan semua bisa terbuka. Kalau ditutup kan enggak ada kompromi nanti. Semua kemungkinan bisa saja," tambahnya.

Dia menuturkan, 8 ketum partai telah bertemu dan sepakat pengambilan keputusan isu krusial dilakukan dengan musyawarah. Pansus menjadwalkan pengambilan keputusan 5 isu krusial tingkat I pada 10 Juli dan kemudian di tingkat II pada rapat paripurna, 20 Juli 2017.

"Kemarin saya ketemu Ketum partai, banyak 8 orang. Semuanya sepakat kompromi, kan kita ajarannya musyawarah mufakat. Kata Bung Karno semuanya harus diwakili. Jangan saling mematikan. Saya percaya nanti ketemu, memang belum waktunya," pungkasnya.

Pemerintah tetap menginginkan ambang batas pencalonan presiden di angka 20-25 persen. Bahkan, pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika usulannya tidak diakomodir. Gantinya, pemerintah ingin menggunakan UU pemilu yang lama dengan Perppu.

Dia beranggapan, wacana tersebut tidak ada yang salah. Akan tetapi, hal itu tak elok sebab pembahasan RUU Pemilu antara Pansus dan pemerintah telah menghabiskan waktu yang cukup lama.

"Itu jeleknya kalau enggak ada sepakat itu juga enggak salah, tapi kan masa malu dong sudah berbulan-bulan masa kembali ke UU lama, kan malu lah. Malu pemerintahnya malu DPR-nya," pungkasnya.

(mdk/rnd)