73 Persen masyarakat menolak, akankah Jokowi nekat naikkan BBM?

Jokowi siap naikkan harga BBM setelah dilantik

Presiden terpilih Joko Widodo mengaku siap mengambil kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di pemerintahannya mendatang. Padahal, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi tersebut merupakan kebijakan yang tidak populis.

Jokowi menegaskan subsidi BBM akan dialihkan ke sektor-sektor produktif seperti pemberian subsidi langsung ke nelayan dan petani.

"Jangan sampai kita ini konsumtif. Untuk membeli BBM, untuk membeli mobil, untuk mobil-mobil kita harus mulai mengubah dari sebuah konsumsi menjadi sebuah produksi itu saja," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/8).

Jokowi siap tak populer jika naikkan BBM

Presiden terpilih Joko Widodo ngotot tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah resmi dilantik. Dia pun siap tak lagi populer di masyarakat dengan kebijakannya ini.

"Saya siap untuk tidak populer," kata Jokowi, sapaannya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/8).

Jokowi menegaskan, kebijakannya ini bukan tanpa solusi. Dia menjanjikan masyarakat kecil ataupun pemilik usaha produktif tetap bisa menikmati BBM bersubsidi.

"Kalau kita memotong subsidi itu harus dialihkan untuk usaha-usaha produktif di kampung di desa, pasar UMKM, pada pupuk, ada petani, pada benih, pada pestisida, pada nelayan untuk mesin kapal, untuk solar nelayan, kira-kira itu," jelasnya.

JK: Kalau BBM tak dinaikkan, nanti tak ada dana lagi

Wapres terpilih Jusuf Kalla mengatakan, subsidi BBM seharusnya bisa dialihkan ke arah lebih baik, terutama untuk infrastruktur dan kebijakan rakyat.

"Apapun subsidi harus dialihkan ke produktif, kalau efek kenaikan harga, itu hanya efek saja, hanya dialihkan saja dari konsumtif ke produktif. Itu tergantung pemerintah sekarang, kita tak bisa minta SBY. Itu kewajiban bersama," kata JK, Senin (25/8).

JK menambahkan, soal pengalihan subsidi nanti tidak perlu meminta persetujuan DPR. Sebab, bila tidak Indonesia akan berutang tiga kali lipat.

"Tidak dibutuhkan persetujuan DPR, contoh, hari ini diperkirakan subsidi BBM diperkirakan akan habis November. Kalau tidak dinaikan, berarti tak ada dana lagi. Makanya kita harus sesuaikan diri dengan keadaan. Itu harus naikan, kalau tidak, di mana ambil uang untuk 2 bulan ke depan? Utang lagi? Nanti lebih salah lagi pemerintah. Utang negara bisa melebihi 3 persen GDP, itu sudah melanggar UU," ujarnya.

JK: Saya waktu jadi wapres 3 kali naikkan BBM tak ada gejolak

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah seharusnya jangan menjalankan kebijakan dan tugas yang dianggap populer saja. Dirinya bahkan optimis tidak ada gejolak masyarakat bila terjadi kenaikan harga BBM.

"Pengguna BBM ini juga rata-rata orang mampu, berkendara di jalan. Kalau minyak tanah ini kan masyarakat kecil. Saya kemarin waktu jadi wapres 3 kali naikkan BBM tidak ada gejolak besar," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Senin (25/8).

Menurut JK kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini merupakan akibat subsidi berlebihan di pemerintahan saat ini.

"Itu suatu risiko terlalu besarnya subsidi, akibatnya orang boros BBM, akhirnya habis, sedangkan dana terbatas," kata JK.

LSI: Naikkan BBM, nasib Jokowi-JK bakal sama dengan SBY

Krisis persediaan BBM bersubsidi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikhawatirkan menjadi faktor menurunnya tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan baru. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis, dari hasil wawancara dengan 1.200 responden, sebanyak 73 persen menyatakan tidak menginginkan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Sementara yang setuju hanya 21,46 persen dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 5,37 persen," kata Peneliti LSI, Rully Akbar, di kantor LSI, Kamis (28/8).

Rully mengatakan, isu kenaikan BBM akan menjadi pukulan telak bagi PDI Perjuangan yang selama ini selalu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Rully melanjutkan, jika pemerintahan Jokowi-JK memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, maka dapat dipastikan dukungan dan kepercayaan publik atas pemerintah baru akan menurun.

"Pemerintahan baru harus memiliki terobosan untuk mempertahankan dukungan publik dengan mengeluarkan program-program yang dapat menarik dukungan masyarakat. Namun hal ini akan berisiko tinggi karena dapat mempengaruhi program-program yang dijanjikan pada masa kampanye dahulu,". ujarnya.

Rully menjelaskan, pada era pemerintahan SBY sebelumnya sempat terjadi penurunan dukungan dari masyarakat ketika melakukan kenaikan BBM. Dia memprediksi, jika hal itu terjadi pada era Jokowi maka tidak menutup kemungkinan kondisi yang sama akan terulang.

"Pada pemerintahan SBY, tingkat popularitasnya pada awal terpilih sangat tinggi. Namun, dalam enam bulan pemerintahan tingkat kepuasan menurun dan terus menurun pada pemerintahan 12 bulan. Salah satu faktornya adalah isu kenaikan BBM," jelasnya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah Multistage Random Sampling, dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen.