5 Pjs Bupati di Sumsel Resmi Mulai Bekerja Selama Masa Kampanye Pilkada

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi melantik lima pejabat sementara (Pjs) bupati yang akan mengisi di lima kabupaten yang menggelar pemilihan kepala daerah.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi melantik lima pejabat sementara (Pjs) bupati yang akan mengisi di lima kabupaten yang menggelar pemilihan kepala daerah. Mereka utamanya ditugaskan menjaga kondusifitas selama pesta demokrasi itu.

Kelima Pjs bupati itu adalah Ahmad Rizali untuk Musi Rawas, Supriyono di Musi Rawas Utara, Aufa Syahrizal di Ogan Ilir, Zaki Aslan di Ogan Komering Ulu (OKU) dan Nora Elisya untuk OKU Selatan. Mereka telah disetujui Menteri Dalam Negeri dan dilakukan pelantikan di Palembang, Minggu (26/9).

Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan, Pjs bupati bertugas mulai 27 September hingga 5 Desember 2020 atau selama masa kampanye. Mereka diyakini memiliki kredibilitas dan netralitas dalam gelaran itu.

"Mereka bukan putra daerah tempat digelarnya pilkada, mereka netral dan yakin bisa menjalankan tugas dengan baik," ungkap Deru, Minggu (27/9).

Dikatakan, Pjs bupati tidak berhak melakukan mutasi atau promosi kepada pejabat. Mereka hanya bertugas menjalankan program bupati yang mengajukan cuti.

"Saya tekankan untuk menjaga daerah itu tetap kondusif, rangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua warga. Jalin komunikasi dengan baik," ujarnya.

Sementara dua daerah lain yang juga menggelar pilkada, yakni OKU Timur tetap diisi oleh bupatinya karena tidak maju menjadi peserta. Sedangkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akan diisi wakil bupatinya dan rencananya dilantik 6 pada Oktober 2020.

"Bupati PALI Heri Amalindo belum resmi jadi calon karena baru selesai ikuti tes kesehatan begitu sembuh dari corona. Jika sah jadi calon, wakil bupatinya diangkat jadi plt bupati," kata dia.

Deru juga mengingatkan kepala daerah yang cuti untuk menanggalkan semua fasilitas negara yang sebelumnya digunakan semasa menjabat. Dirinya akan mengawasi mereka dan terancam diberikan sanksi tegas jika melanggar.
"Jangan coba-coba pakai fasilitas negara, saya akan awasi mereka," tegasnya.