3 Kader PDIP 'Berebut' Tiket Calon Wali Kota Surabaya
Tiga orang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sudah mengambil formulir pendaftaran Calon Wali Kota (Cawali) Surabaya di kantor DPC PDIP Surabaya. Ketiga kader PDIP tersebut, bakal berkompetisi memperebutkan tiket menuju kursi orang nomor satu di Surabaya, pada 2020 mendatang.
Tiga orang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sudah mengambil formulir pendaftaran Calon Wali Kota (Cawali) Surabaya di kantor DPC PDIP Surabaya. Ketiga kader PDIP tersebut, bakal berkompetisi memperebutkan tiket menuju kursi orang nomor satu di Surabaya, pada 2020 mendatang.
Ketiga orang kader PDIP yang berebut tiket tersebut antara lain, Wisnu Sakti Buana yang masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya saat ini, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji dan Eddy Tarmidi, Wakil Ketua DPD PDIP Jatim.
"Pengambilan formulir ditutup pada 14 September mendatang," kata Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono, Minggu (8/9).
Penjaringan calon wali kota dan calon wakil wali kota dibuka oleh PDIP Surabaya sejak 4 September lalu.
"Di Surabaya, mekanisme yang diterapkan adalah penjaringan tertutup karena perolehan suara yang diperoleh PDIP dalam Pemilihan legislatif 2019 di atas angka 25 persen," terangnya.
Adi menambahkan, selain dilakukan oleh DPC PDIP Kota Surabaya, penjaringan juga dilakukan oleh pengurus di DPD PDIP Jawa Timur. Meski penjaringan dilakukan di tingkat DPC dan DPD, namun keputusan akhir tetap berada di DPP dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
"Keputusan terakhir ada di DPP PDIP, semua yang menentukan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," jelasnya.
Soal 'biaya' dalam proses penjaringan ini, Adi memastikan tidak akan ada transaksi uang dalam penjaringan calon wali kota dan calon wakil wali kota oleh PDIP Surabaya.
Sebab, ia menyebut jika Pilwali adalah sarana menghasilkan kepemimpinan untuk kesejahteraan rakyat, bukan ajang transaksional politik. "Bagi PDIP Pilwali adalah sarana untuk menghasilkan kepemimpinan demi kesejahteraan rakyat, bukan ajang transaksional politik," tegasnya.
Baca juga:
PDIP Minta Parpol Koalisi Jaga Iklim Politik Kondusif Sampai Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
PDIP Janji Jadi Jembatan Pemerintah Pusat dan Warga Aceh
Sekjen PDIP Ingatkan Bangun Partai Tak Bisa Dengan Bakar Kemenyan
Incar Dukungan Masyarakat Aceh, PDIP Ubah Strategi Komunikasi Politik
Jelang Pilkada Jatim 2020, PDIP Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah