204 Daerah Butuh Tambahan Anggaran Pilkada Rp1,02 T saat Pandemi Covid-19
"Ini masih menunggu revisi PKPU tentang protokol kesehatan," kata Tito.
Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk membahas penambahan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Dalam paparannya, Mendagri Tito menyebut sebanyak 204 pemerintah daerah yang memerlukan tambahan biaya dari APBN.
"204 daerah sudah komunikasi, total yang memerlukan tambahan APBN yaitu Rp1,02 triliun," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II, Kamis (11/6/2020).
Rincian Rp1,02 triliun itu adalah untuk KPUD Rp908,44 miliar, Bawaslu daerah Rp76,36 miliar, pengamanan Rp35,78 miliar. "Ini masih menunggu revisi PKPU tentang protokol kesehatan," kata Tito.
Tito menyebut kebutuhan tambahan anggaran tersebut dihitung dengan standar keamanan umum. "Kalau sudah ada PKPU dengan tambahan standar lainnya, mungkin ada tambahan dari alat yang dibutuhkan lagi," ujarnya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menyatakan pihaknya siap mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp1,02 triliun dari APBN.
"Kami akan alokasikan Rp1,02 triliun. Kami akan berikan kepastian supaya tahapan pilkada terlaksana," ucapnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/ray)