WTP dinilai bukan jaminan kepala daerah tak korupsi

Dia mengungkapkan, bila ada sistem pengawasan terbuka, kepala daerah tidak akan bisa mengeluarkan izin dengan seenaknya. Dengan begitu, Laksono menambahkan, rotasi kepala dinas, camat, lurah, serta semua instansi di kabupaten dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

Ketua DPD II Golkar Kabupaten Cirebon, Dave Laksono mengatakan, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah jaminan bebasnya seorang kepala daerah dari korupsi. Menurutnya, WTP hanya menilai secara prosedural penggunaan anggaran.

Karenanya, Laksono menganggap, perlu ada reformasi sistem roda pemerintahan dalam usaha memberantas korupsi.

"Ini kan dari mulai sistem menjalankan APBD, bukan hanya sekadar pelaporan keuangan ada, bukti dimasukkan atau tidak, akan tetapi sistem pengawasan itu secara terbuka. Jadi semua uang masuk, semua uang yang keluar, semua izin yang masuk, izin yang keluar, itu jelas terbuka dan terdata secara umum," jelasnya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/10).

Dia mengungkapkan, bila ada sistem pengawasan terbuka, kepala daerah tidak akan bisa mengeluarkan izin dengan seenaknya. Dengan begitu, Laksono menambahkan, rotasi kepala dinas, camat, lurah, serta semua instansi di kabupaten dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

"Bukan hanya sekonyong-konyong membayar kepada kepala daerah karena itulah yang terjadi. Itulah yang saya maksud reformasi roda pemerintahan daerah," tandasnya.

Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com