'WNI dari Wuhan Lebih Baik Dikarantina di Kapal Perang TNI AL'
Warga Negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan, China sebaiknya diisolasi di kapal perang untuk mencegah dampak negatif akibat penolakan warga di Natuna. Kekhawatiran warga dinilai wajar karena takut dengan virus corona.
Warga Negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan, China sebaiknya diisolasi di kapal perang untuk mencegah dampak negatif akibat penolakan warga di Natuna. Kekhawatiran warga dinilai wajar karena takut dengan virus corona.
"Karantina atau isolasi di kapal perang milik TNI AL akan lebih baik. Cukup disiapkan bahan makanan yang memadai dan perlengkapan kesehatan di dalam kapal," ujar anggota DPR asal Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dikutip dari Antara, Minggu (2/2).
Ansar yang juga Sekretaris Fraksi Golkar pada Kelompok Kerja Komisi V DPR itu mengatakan kebijakan yang tidak tersosialisasi secara maksimal menyebabkan Pemkab Natuna dan masyarakat menolak WNI dari Wuhan dikarantina di daerah tersebut. Kondisi itu, menurut dia wajar lantaran warga khawatir terjangkit virus corona.
"Informasi di media sosial dan media massa yang deras terkait virus corona menimbulkan rasa takut. Apalagi tidak disertai sosialisasi yang masif kepada tokoh masyarakat dan pemda sebelum kebijakan karantina di Natuna itu diberlakukan," katanya.
Ansar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kepri mengatakan, demonstrasi berhari-hari yang dilakukan warga di Natuna sebagai puncak kekesalan warga akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak populer. Masyarakat Natuna bukan anti-terhadap WNI di Wuhan yang dievakuasi ke Indonesia, melainkan mereka tidak ingin virus mematikan itu masuk ke daerah tersebut.
Permasalahan ini bermula dari kebijakan yang berpotensi menimbulkan penolakan, namun mengabaikannya.
Ansar mengingatkan pemerintah pusat, khususnya Kemenkes untuk tidak mengabaikan aspirasi daerah. Apalagi Natuna merupakan daerah perbatasan yang strategis.
"Kalau Kemenkes sudah bisa menjamin, semestinya tidak perlu khawatir yang berlebihan. Namun, persoalannya, ini (kebijakan) tidak disosialisasikan lebih awal," ujarnya.
Jalan tengah yang dapat diambil pemerintah yakni menyediakan tempat khusus untuk isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, seperti diisolasi di kapal tanker.
Kebijakan ini perlu dipertimbangkan untuk mencegah dampak lanjutan dari kebijakan yang telah dilaksanakan di Natuna. "Masih ada waktu pemerintah agar mengambil kebijakan yang lebih baik," ucapnya.
Ansar mengimbau warga Natuna untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Ia juga mengimbau aparat TNI untuk tidak mengambil tindakan represif terhadap para pendemo.
"Sama-sama harus menahan diri, jangan sampai ada korban," katanya mengimbau.
Di Kapal Rumah Sakit
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari menyarankan agar karantina Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari China, dilakukan di kapal rumah sakit apung yang dimiliki TNI.
"Untuk karantina, saya usulkan di kapal rumah sakit apung, ada 200 kamar sehingga tidak bersitegang seperti di Natuna," kata Abdul Kharis.
Dia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang mengevakuasi WNI dari China namun tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
Salah satunya menurut dia terkait karantina sehingga harus dicari tempat yang tidak menimbulkan polemik seperti di Natuna yang mendapatkan penolakan dari warga setempat.
"Proses karantina di rumah sakit apung di tengah laut selama 2X14 hari tidak ada yang protes," ujarnya.
Dia mengatakan, fasilitas kesehatan di rumah sakit apung tersebut sudah memadai sehingga dapat menunjang proses karantina.
(mdk/did)