Wiranto Soal Papua: NKRI Sudah Final

Menko Polhukam Wiranto menilai sudah tidak perlu lagi ada tuntutan referendum. Menurutnya, saat ini Papua sudah resmi jadi milik Indonesia.

2019-08-29 15:25:43

Papua

Menko Polhukam Wiranto menilai sudah tidak perlu lagi ada tuntutan referendum. Menurutnya, saat ini Papua sudah resmi jadi milik Indonesia.

"Kemudian yang kedua, tuntutan referendum. Saya kira sudah tidak pada tempatnya. Tuntutan referendum itu saya kira tak lagi harus disampaikan karena apa? NKRI sudah final," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Wiranto menjelaskan, referendum biasanya disampaikan oleh wilayah yang sedang berada di dalam dua pilihan. Yakni pilihan merdeka atau bergabung dengan negara penjajah.

"Tapi Papua dan Papua Barat ini kan wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Jadi saya kira referendum itu sudah tidak lagi perlu untuk dikemukakan lagi," ungkapnya.

Tambahnya, saat Pilpres 2019 mayoritas masyarakat Papua justru banyak memilih Presiden Joko Widodo untuk memimpin kembali Indonesia. Hal itu, kata Wiranto, menandakan mayoritas masyarakat mendukung pemerintahan Jokowi.

"Saudara sekalian kita tahu bahwa Presiden Jokowi waktu pemilu yang lalu itu hasil pemilihan umum di sana kan 90 persen lebih memilih Pak Jokowi. Artinya apa setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi untuk terus lima tahun ke depan," ujarnya.

"Jadi kalau kita jujur sebenarnya tidak perlu demonstrasi yang kemudian menuntut macam-macam. Menuntut kesamaan, penuntut persamaan hak bahkan menuntut referendum. Itu sebenarnya mengingkari hasil pemilihan umum yang lalu," sambungnya.

Dia melanjutkan selama ini pemerintah selalu berlaku adil pada masyarakat. Itu terbukti dari banyaknya dana APBN paling banyak digelontorkan ke kawasan Papua.

"Itu pendapatan daerah yang tersedot ke pusat itu kira-kira setahun yang lalu itu sekitar Rp26 triliun. Tetapi dana pembangunan yang digelontorkan ke Papua dan Papua Barat itu sekitar Rp92 triliun. Sehingga cukup adil dan sangat adil, bahkan kalau kita bicara keadilan, ya lebih dari provinsi lain," tandasnya.

(mdk/did)