Wiranto diutus Jokowi hadiri prosesi persemayaman Presiden Vietnam

Wiranto diutus Jokowi hadiri prosesi persemayaman Presiden Vietnam. Presiden Jokowi berharap semoga Presiden Tran Dai Quang beristirahat dengan tenang.

2018-09-26 17:38:40

wiranto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai utusan khusus mewakili pemerintah Indonesia memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Presiden Vietnam, Tran Dai Quan. Presiden Jokowi berharap semoga Presiden Tran Dai Quang beristirahat dengan tenang.

"Kehadiran saya di sini sebagai Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk mewakili beliau, negara dan rakyat Indonesia pada upacara persemayaman Presiden Vietnam Tran Dai Quang yang wafat pada hari Jumat lalu," ujar Menko Polhukam Wiranto saat menghadiri upacara penghormatan kepada Presiden Vietnam Tran Dai Quang di Hanoi, Vietnam, Rabu (26/9).

Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam Wiranto di dampingi Duta Besar RI untuk Vietnam H. E. Ibnu Hadi melakukan peletakan bunga dan penghormatan terakhir kepada jenazah Presiden Tran. Selain itu, Menko Polhukam juga menyampaikan surat dari Presiden Joko Widodo kepada Deputy Prime Minister Vietnam H.E. Mr. Truong Hoa Binh.

"Atas nama pemerintah dan rakyat Republik Indonesia, sekali lagi, saya mengucapkan dukacita yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Republik Sosialis Viet Nam atas berpulangnya Presiden Tran Dai Quang," kata Wiranto, seperti dikutip dalam surat tersebut.

Kedatangan Wiranto sebagai utusan khusus Presiden Jokowi dalam menghadiri upacara penghormatan ini merupakan refleksi kedekatan antara Indonesia dengan Vietnam. Sebagaimana diketahui Vietnam merupakan mitra strategis di Asia Tenggara.

Sebelumnya, pada tanggal 11 sampai 12 September 2018 lalu, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Vietnam sekaligus menghadiri pertemuan World Economic Forum Asia Tenggara. Kedua Kepala Negara tersebut juga menyepakati berbagai kerja sama, mulai dari bidang perdagangan, pemberantasan pencurian ikan illegal di perairan masing-masing, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara, serta bidang perdamaian khususnya terkait masalah Laut Tiongkok Selatan.

(mdk/gil)