Wiranto ancam tindak tegas demonstrasi yang memaksakan kehendak

2017-01-17 15:44:44

Demo

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengimbau kepada semua pihak agar tak menggelar demonstrasi yang memaksakan kehendak. Menurutnya, demonstrasi adalah salah satu bentuk kebebasan berpendapat, namun harus sesuai dengan batasan dan aturan yang berlaku.

"Demonstrasi itu kan satu kebebasan menyatakan pendapat. Tapi kebebasan dalam alam demokrasi tidak boleh sebebas-bebasnya. Kebebasan diberikan itu ada batasannya ada syaratnya, itulah demokrasi," ujarnya saat berada di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Mantan Panglima ABRI itu juga menegaskan akan menindak pihak-pihak yang melakukan demonstrasi yang merugikan kepentingan nasional.

"Demokrasi itu bukan mengancam, demonstrasi itu menyatakan pendapat. Pendapatnya dinyatakan dari sana, dikomunikasikan baru terjadi kesepakatan, bukan mengancam. Itu namanya demonstrasi yang otoriter, demonstrasi memaksakan kehendak. Demonstrasi merusak itu ada undang-undang dan akan kita tindak itu. Kita tidak ragu-ragu menindak demonstrasi memaksakan kehendak yang merugikan kepentingan nasional," tegas Wiranto.

Ditanya soal langkah tegas pemerintah, mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menyatakan pihaknya termasuk unsur TNI-Polri akan menindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, termasuk demonstrasi yang memaksakan kehendak sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang.

"Langkah tegas itu aparat keamanan, Menko Polhukam mengkoordinasikan aparat itu. Langkah tegas tetap bertumpu pada undang-undang. Undang-undang kita itu sudah jelas kok. Sudah jelas di sana ujaran kebencian itu ada hukumannya, memfitnah itu ada hukumannya, memaksakan kehendak itu ada sanksinya tatkala merugikan orang lain dan orang lain itu tidak terima," pungkas Wiranto.

(mdk/dan)