Warga Medan Berdesakan Daftar Jadi Penerima Bansos
Anjuran pemerintah untuk menjaga jarak di tengah pandemi Covid-19 diabaikan masyarakat di Dinas Sosial Kota Medan. Warga berdesakan di kantor instansi yang ada di kawasan Pinang Baris ini untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST), Rabu (13/5).
Anjuran pemerintah untuk menjaga jarak di tengah pandemi Covid-19 diabaikan masyarakat di Dinas Sosial Kota Medan. Warga berdesakan di kantor instansi yang ada di kawasan Pinang Baris ini untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST), Rabu (13/5).
Berdasarkan informasi dihimpun, warga sudah berdesakan di kantor Dinas Sosial Kota Medan sejak kemarin. Mereka ingin menyerahkan fotokopi kartu keluarga dan KTP demi menjadi penerima bantuan tunai Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.
Warga sudah datang sejak pukul 08.00 Wib. Mereka menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP ke meja administrasi yang disediakan. Kerumunan terjadi karena warga berlomba untuk lebih dulu menyerahkan berkasnya. Mereka mengabaikan imbauan untuk tetap menjaga jarak.
Warga yang berdesakan berasal dari berbagai penjuru Kota Medan. Seorang warga Medan Tembung, Dayani, mengaku sangat berharap mendapatkan bantuan itu. Dia nekat menghadapi risiko karena ekonomi keluarganya sedang terpukul.
"Penghasilan suami saya yang bekerja sebagai porter pelabuhan turun drastis sejak pandemi Covid-19. Kami lagi sulit," ujar perempuan ini.
Sejak beberapa hari sebelumnya, di media sosial sudah beredar pesan berantai tentang pendaftaran calon penerima bansos Rp600.000 per bulan untuk 3 bulan. Dalam pesan itu warga diminta datang ke Dinas Sosial Kota Medan di Pinang Baris, dan menyerahkan 2 lembar fotokopi KTP suami istri dan 2 lembar fotokopi KK dengan menyerahkan nomor HP di atasnya.
Informasi yang beredar itu ternyata terkait kuota BTS di Kota Medan. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Medan, Endar Lubis mengatakan, kota ini memang mendapat kouta 63.155 Kepala Keluarga (KK) untuk program BTS. Penerimanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak mendapat bantuan reguler.
Hari ini merupakan hari terakhir penginputan data untuk program itu. "Sampai kemarin sudah 59.000 KK lebih yang terdata, mungkin karena informasi itu masyarakat ramai-ramai datang," ujar Endar kepada wartawan.
Endar mengaku tidak dapat berbuat banyak saat massa berdesakan. Dia mengaku sudah mengimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan saat pendataan. Namun warga bergeming.
"Masyarakatnya tidak mau mengindahkan imbauan itu. Padahal imbauan juga disampaikan polisi berseragam lengkap," sebut Endar.
(mdk/noe)