Warga dukung wali kota Blitar ajukan uji materi pengelolaan SMA/SMK
Para orangtua murid membubuhkan tanda tangan sebagai bukti dukungan mereka terhadap Pendidikan Gratis di Kota Blitar.
Ribuan siswa SMA dan SMK berserta orangtua mereka menggelar aksi damai di depan Kantor Balai kota Blitar untuk memberikan dukungan moral pada upaya yudisial review yang dilakukan Wali kota Blitar Moch Samanhudi Anwar ke Mahkamah Konstitusi. Aksi tersebut terkait pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.
Wali Kota Blitar menggugat pasal 18 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemda. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK dari Pemkab atau Pemkot ke Pemprov. Aturan mengenai pengambilalihan ini itu berlaku pada tahun 2016 ini.
Dalam orasinya, beberapa siswa dan orang tua murid menyatakan dukungan mereka bahwa pengelolaan SMA/SMK harus tetap dipegang Pemerintah Kota Blitar supaya mereka tetap bisa memperoleh pendidikan gratis.
"Hidup Samanhudi, hidup pendidikan gratis, sekolah harus tetap gratis! ," teriak para pelajar di Halaman Pemkot Blitar.
Sementara, Susi Indrawati (39) wali murid dari Syfa siswa Kelas XI SMKN 2 Kota Blitar menyatakan dukungan pengelolaan SMA/SMK tetap dipegang Pemkot Blitar, karena dia sudah merasakan manfaat pendidikan gratis tersebut bagi putranya.
"Walaupun gratis, tapi kualitas pendidikan di Blitar malah makin bagus, anak saya tambah pinter karena juga difasilitasi peralatan teknologi, lha saya sebagai orang tua juga tidak memikirkan dana pendidikan sama sekali," kata Susi saat ditemui di sela-sela berlangsungnya aksi.
Seperti diketahui Wali kota Blitar telah memasukkan gugatan ke MK pada Senin (7/3/2016) pukul 09.00 WIB dengan nomor registrasi 1556, yang disusul Kota Surabaya dengan nomor registrasi 1557 untuk materi gugatan sama.
"Kita kasih pendidikan gratis itu tidak menurun kualitas dan kuantitas pendidikan. 2015 kemarin Kota Blitar malah dapat penghargaan Kota Cerdas nomor 4 di Indonesia," jelas Wali kota Blitar, Moch Samanhudi Anwar di hadapan siswa dan orang tua yang menggelar aksi.
Penghargaan itu diberikan lembaga riset Citiasia yang kerja sama dengan DPD RI, di mana Kota Blitar meraih indeks kota cerdas dengan nilai 44,26. Indikator Kota Cerdas itu berdasarkan penilaian mereview data sekunder, apakah pemerintah Kota Blitar sudah menerapkan tata kelola pemerintah yang baik, dan sudah peduli pendidikan, ada akses teknologi informasi, dan rasio berita di media massa.
Samanhudi optimis gugatan itu akan dikabulkan MK mengingat semata-mata untuk memberikan untuk kebaikan bagi generasi yang akan datang untuk memperoleh pendidikan gratis.
"Terbukti kok, kita yang kelola, angka drop out baik SD, SMP dan SMA menjadi nol alias tidak ada," tegas Samanhudi .
Usai menggelar aksi damai di depan Balai Kota, ribuan pelajar dan para orang tua wali murid membubuhkan tanda tangan sebagai bukti dukungan mereka terhadap Pendidikan Gratis di Kota Blitar 'Save Pendidikan Gratis Kota Blitar'.(mdk/hhw)