Wapres Soal Status WNI eks ISIS: Mereka yang Lepas Kewarganegaraan Indonesia

Terkait polemik status kewarganegaraan para simpatisan ISIS eks WNI ini, Wapres Ma'ruf menegaskan bahwa mereka yang memilih untuk berbaiat kepada Negara Islam Irak Suriah atau ISIS. Karenanya bukan tanggungjawab pemerintah Indonesia untuk memikirkan kembali bagaimana status kewarganegaraan mereka.

2020-02-13 18:25:59

WNI gabung ISIS

Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin senada dengan Presiden Joko Widodo untuk tidak memulangkan WNI yang jadi simpatisan ISIS. Menurut Ma'ruf, langkah itu lebih baik ketimbang harus memulangkan dengan segala risikonya.

"Jadi yang lebih aman dan maslahat kalau kita tidak memulangkan mereka. Melakukan deradikalisasi yang sudah terpapar saja itu bukan sesuatu yang mudah," kata Wapres Ma'ruf saat konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Terkait polemik status kewarganegaraan para simpatisan ISIS eks WNI ini, Wapres Ma'ruf menegaskan bahwa mereka yang memilih untuk berbaiat kepada Negara Islam Irak Suriah atau ISIS. Karenanya bukan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memikirkan kembali bagaimana status kewarganegaraan mereka.

"Status kewarganegaraan mereka itu, sebenarnya sudah mereka sendiri yang membuat menjadi terlepas dari kewarganegaraan (stateless). Mereka itu tidak dikeluarkan dari kewarganegaraan (Indonesia), tapi mereka sudah membuat dirinya sendiri lepas kewarganegaraan," tegas Ma'ruf.

Meski demikian, pemerintah masih mempertimbangkan anak di bawah 10 tahun dan berstatus yatim piatu yang diajak orangtua mereka untuk meninggalkan Tanah Air demi bergabung dengan ISIS. Pertimbangan itu semata atas dasar rasa kemanusiaan dan juga masa depan anak tersebut di kemudian hari.

"Kita kaji hal itu, jangan sampai anak itu sudah terprovokasi, antisipasi dan karena itu kita pertimbangkan," ucap Wapres Ma'ruf.

Sebelumnya Presiden Jokowi sudah buka suara soal isu terkait. Presiden Jokowi menyatakan ketidaksepakatannya untuk memulangkan mereka atas alasan keamanan bangsa dan negara.

Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com

(mdk/noe)