Wapres Ma'ruf: Penyederhanaan Birokrasi Wujud Inovasi Governansi Publik Responsif

Ma'ruf berharap penyederhanaan ini tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Jangan sampai pengalihan jabatan merugikan penghasilan dan keberlangsungan karir pejabat terdampak.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai penyederhanaan struktur organisasi dengan mengurangi jabatan administrasi pada struktur organisasi pemerintah dan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional adalah wujud inovatif, adaptif dan responsif.

"Penyederhanaan birokrasi ini harus dilaksanakan oleh semua instansi baik di pusat maupun daerah. Namun tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi," katanya dalam siaran persnya diterima, Rabu (12/8).

Dia berharap penyederhanaan ini tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Jangan sampai pengalihan jabatan merugikan penghasilan dan keberlangsungan karir pejabat terdampak.

"Maka jadikan momentum ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas dunia dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif," jelasnya.

Menurut catatan Ma'ruf, hingga saat ini, sebanyak 40 kementerian/lembaga telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi. Total 5.959 jabatan eselon III telah diubah menjadi 2.542, eselon IV dari 16.210 menjadi 7.184, dan untuk eselon V dari 10.328 menjadi 5.072.

"Jadilah birokrat yang siap menghadapi lingkungan dinamis dengan pendekatan yang proaktif serta tidak alergi dengan perubahan," tutupnya.

Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com