Walikota Bandung Ditangkap KPK, Ridwan Kamil: Itu Menyangkut Pribadi Manusia
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna untuk memimpin Pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat ini menjalani pemeriksaan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna untuk memimpin Pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat ini menjalani pemeriksaan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penunjukan Ema sebagai Pelaksana Harian (Plh) sudah berdasarkan konsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ridwan Kamil meminta Ema bisa mengemban tugas dengan baik, terlebih pemerintah sedang bersiap menghadapi momen mudik.
"Saya sudah konsultasi ke Mendagri, sementara sesuai aturan Plh (Wali Kota Bandung) adalah Sekda (Ema Sumarna). Itu posisi tertinggi di birokrasi," kata dia saat ditemui di sela kegiatan peninjauan harga di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Sabtu (15/4).
Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku prihatin dengan peristiwa hukum kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah. Terlebih, hal ini bukan yang pertama kali terjadi. Padahal, ia mengaku selalu mengingatkan soal menjaga integritas hingga membuat sejumlah program pencegahan.
"Strategi (pencegahan korupsi) sudah ada. Pemprov Jabar sudah ada penghargaan dalam program penangkalan. Tapi kan ada sifat individu yang tidak selalu bisa bereskan secara sistematis. Sebagus apapun, karena itu menyangkut motivasi pribadi manusia," tegas dia.
Ridwan Kamil memastikan semua pelayanan masyarakat tetap berjalan baik. Ia meyakini bahwa Ema sebagai Sekda bisa cepat beradaptasi dengan tugasnya sebagai Plh Wali Kota Bandung.
"Tadi ke sana juga menitipkan pelayanan publik. Warga Bandung insyaallah tidak akan terganggu karena sudah saya arahkan sekda kota bandung Pak ema. Untuk segera mengambil keputusan apalagi menjelang mudik dan lebaran," kata dia.
Menurut dia, Pemerintah Kota Bandung menjadi salah satu tempat yang berkesan. Ia memulai karir sebagai pejabat publik di sana. Adanya OTT KPK yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung membuatnya sedih.
"Sebagai gubernur saya sangat prihatin. Sebagai mantan wali kota Bandung saya sangat sedih. Susah diceritakan perasaannya. Sebagai kedinasan sangat prihatin. Sebagai pribadi yang dulu ngurusin Bandung mereformasi begitu rupa. Sangat sedih," ucap dia.
Peristiwa ini diharapkan bisa menjadi pengingat kepada kepala daerah lain agar selalu bekerja dengan baik tanpa motivasi yang bertentangan dengan hukum. Tak hanya itu, peringatan ini pun berlaku bagi para pejabat di tingkat dinas hingga ke bawahnya.
"Saya titip kepada seluruh kepala daerah di 27 kota dan kabupaten untuk selalu mengedepankan integritas. Niat kita itu memimpin untuk masyarakat bukan lain lainnya. Jadikan benteng integritas ini sebagai yang utama. Termasuk turunannya ke SKPD-SKPD," ucap dia.
"Saya berharap ini yang terakhir. Betul betul doa dari saya. Mudah mudah ini yang terakhir. Supaya masyarakat fokus pada hal hal baik, pencapaian pembangunan dan lainnya," pungkasnya.
(mdk/rnd)